Aspek ekonomi-sosial, tingkat kolaborasi, dan digitalisasi menjadi isu sentral bagi tiap Negara dalam upaya mitigasi serta daya adaptasi di masa pandemi COVID-19.
Berbagai pembicara dalam kegiatan 2022 KRI Special Workshop yang mengangkat tema ‘Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries’ ini memberikan pandangan mereka seputar isu sentral tersebut.
Menurut Prof. Mark Turner, berbagai kunci dalam menangani pandemi COVID-19 ini diantaranya tingkat adaptabilitas dari Pemerintah, komunikasi yang terkoordinasi, jelas dan konsisten, serta faktor kepemimpinan. “Praktik terbaik dari kepemimpinan di era COVID-19 ini adalah harus berbasis keahlian, mampu memobilisasi upaya kolektif, serta mampu beradaptasi. Pemimpin harus mampu membentuk kepercayaan publik,” terang Mark.
Pada kesempatan membuka Workshop, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, MDA menekankan tantangan terberat pada reformasi birokrasi di Indonesia dalam upaya beradaptasi dengan Pandemi COVID-19 yaitu lebih condong kepada permasalahan politik yang berdampak pada sinergitas kolaborasi anatar level pemerintah dan sektor. “Banyak Gubernur dan Wali Kota merasa tidak nyaman diawasi, terutama setelah pemilihan, dimana banyak kepala daerah ingin berbalas budi kepada para pendukungnya serta sebaliknya, membalas dendam kepada siapapun yang mendukung lawan politiknya,” jelas Agus.
Kondisi yang disampaikan oleh Prof. Agus, di perkuat denga napa yang diutarakan oleh Prof. Erwan Agus Purwanto Deputi Bid. RBAAP KemenpanRB menjelaskan bahwa Indonesia masih mengalami berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. “Terutama bagi pemerintah daerah, banyak faktor yang dipengaruhi dari kondisi ini, seperti kapasitas kepala daerah yang rendah, juga inkonsistensi komitmen dari pemerintah daerah dalam mengimplementasi reformasi birokrasi,” ungkapnya. Sehingga kondisi mendasar ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk menciptakan birokrasi adaptif dan agile dalam menghadapi Pandemi COVID-19.
Adapun, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE. menyampaikan bahwa Indonesia mengalami berbagai tantangan yang menekan dalam menghadapi pandemi. “Termasuk kepada mendesain kebijakan yang baik dalam penanganan krisis, dan memastikan mulusnya implementasi dari kebijakan yang sudah diambil,” tekannya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan anggaran yang dinamis yang membolehkan pemerintah untuk mengalokasi sumber daya yang dibutuhkan. “Dalam konteks jaminan sosial, validitas database serta kualitasnya merupakan hal yang krusial. Kolaborasi antar level pemerintahan dapat meminimalisasi ego sektoral, menghindari sumber daya yang sia-sia, serta meningkatkan respons yang koheren,” tutur Ateh.
Berikutnya, Mr. Kyung Wook Hur menjelaskan kondisi yang terjadi di Korea, bahwa perkembangan ekonomi di Korea berfokus kepada tiga hal, yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan populasi, dan perkembangan teknologi.
“Pengembangan SDM merupakan bagian yang penting dari pengembangan ekonomi. Kebijakan populasi, seperti maksimalisasi mobilisasi bagi perempuan, anak muda, imigrasi, dan upah buruh, peningkatan kompetensi SDM, pertumbuhan yang inklusif serta penataan ulang jaring keamanan sosial. Pengembangan teknologi, seperti membangun klaster inovatif, rencana pengembangan teknologi dalam jangka 5 tahunan, pendekatan yang komprehensif seperti pada aspek kreasi, proteksi, diseminasi/utilisasi, infrastruktur, dan pengukuran,” terangnya.
Pada sisi ekonomi, Dr. Fithra Faisal Hastiadi, MSE Executive Director Next Policy menyampaikan bahwa sektor PDB kuartal dua pada tahun 2021, semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif dengan skala yang beragam. Tetapi, bila dibandingkan dengan kuartal dua beberapa tahun kebelakang, hanya beberapa sektor yang mampu bertahan menghadapi pandemi, salah satunya adalah sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga upaya digitalisasi menjadi salah satu cara untuk dapat beradaptasi dengan Pandemi COVID-19.
“Digitalisasi bisnis saat ini sangat dimungkinkan, karena hal tersebut menyiratkan fokus pada modal ketimbang fokus pada tenaga kerja. Sedikit mempekerjakan tenaga kerja bagi sektor formal bisa mengarah kepada pertumbuhan sektor informal. Sekali lagi, universitas memiliki peranan penting dalam memasok pengetahuan akan hal ini,” ujarnya.
Terakhir, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi sekaligus Presiden AGPA menyampaikan summary pada sesi diskusi panel yang menyimpulkan bahwasanya meski berbagai negara memiliki strateginya masing-masing dalam menangani pandemi, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi pemerintah merupakan kunci utama bagi semua negara.
“Tidak hanya pemerintahan yang adaptif, birokrasi juga perlu melaksanakan digitalisasi yang dinamis. Semua itu bergantung kepada kerjasama dari antar administrasi di pemerintahan demi terwujudnya penanganan pandemi yang baik bagi bangsa dan negara. Saya harap hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita akan isu serta masalah utama dan perbaikan kedepannya tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga dalam sektor pemerintahan,” ungkapnya.
Kegiatan workshop ini dilakukan dengan beberapa sesi yaitu sesi opening, empat sesi presentasi, dan sesi diskusi panel. Adapun summary oleh Prof. Eko dan Prof. Turner disampaikan pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Dr. Rudiarto Sumarwono, M.M. dan Prof. Michael O’Donnell, turut hadir para pakar yang menjadi speaker dalam sesi diskusi ini diantaranya yaitu Dr. Seung-Ho Kwon, EM. Prof. Dante B. Canlas , Dr. Ribaun Korm, Prof. Emerlinda R. Roman, Dr. Trang Nguyen.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring selama dua hari (13-14/1/22) ini terselenggara atas inisiatif kolaborasi antara Universitas Indonesia, Kementerian/Lembaga di Indonesia dan Lembaga Internasional yaitu, Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Asian Group for Public Administration, Korea Foundation –South Korea, dan Korea Research Initiatives, University of New South Wales, Australia.
