Model Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang Berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi: Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Depok, 14 Januari 2025 – “Manajemen talenta merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik melalui pengelolaan sumber daya manusia secara strategis dan berbasis meritokrasi”. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Nurhakim Ramdani Fauzian pada Sidang Promosi Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) […]

Promosi Doktor FIA UI Bahas Rekonstruksi Desain Kelembagaan dan Fiskal Hulu Migas Indonesia

Depok, 5 Juli 2024 – “Reformasi kelembagaan sektor migas Indonesia pasca reformasi terbukti gagal. Tata kelola berbasis UU Migas No. 22 Tahun 2001 menandai kemunduran sektor migas nasional,” demikian disampaikan Dr. Muhammad Kholid Syeirazi pada sidang promosi doktor bidang Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu […]

Promosi Doktor Andang Wirawan Setiabudi Bahas Desain Kebijakan Fiskal Industri Daur Ulang Sampah Plastik untuk Stabilitas Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Depok, 24 Juni 2024. Plastik saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Jumlah sampah plastik akan mencapai 9,9 juta ton pada tahun 2025. Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycling) adalah sebuah kebijakan yang digunakan berbagai negara dalam menangani sampah plastik termasuk Indonesia. Dalam konsep 3R terdapat industri yang […]

Doktor FIA UI Bahas Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dalam Fasilitasi Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kebijakan pemerintahan melalui instrumen desentralisasi. Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi urusan pemerintahan salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. […]

Promosi Doktor FIA UI Bahas Reposisi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Selama 40 tahun terakhir, kedudukan dan kewenangan kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan pada kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun ternyata belum direspon dengan baik oleh Pemerintah Pusat, dan ada indikasi gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan […]