Membangun visi presiden untuk reformasi birokrasi memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks pembangunan suatu negara. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Membangun visi presiden untuk reformasi birokrasi bukan hanya tentang restrukturisasi organisasi, tetapi juga menciptakan perubahan budaya dan mindset dalam birokrasi. Dengan adanya visi yang kuat, pemerintah dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi urgensi tersebut, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) mengadakan “Bedah Buku dan Diskusi Publik: Membangun Visi Presiden untuk Reformasi Birokrasi” pada Rabu, 10 Januari 2024 pagi di Auditorium EDISI 2020 Gedung M FIA UI Depok.
“Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah dapat terwujud apabila birokrasi kita masih tumpang tindih dan pelayanannya masih berbelit-belit. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terganjal sumber daya manusia aparatur yang kurang kompeten. Dalam rangka transformasi administrasi publik ada dua area yang menjadi sangat kritikal adalah terkait dengan kebijakan publik dan governance publik. Maka itu ya kami di FIA UI menyadari tentang pentingnya dua hal tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2023, kami telah membuka program studi Magister Kebijakan Publik dan Governansi (MKPG). Nah yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan kapasitas SDM khususnya di bidang kebijakan publik dan governansi publik,” kata Dekan FIA UI Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.
Kegiatan bedah buku dan diskusi publik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuka perspektif kita bersama mengenai visi dan misi dan strategi para capres mengenai reformasi birokrasi dan diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan keyakinan bagi kita para pemilih menjelang pemilu yang akan berlangsung 35 hari mendatang.
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ selaku Guru Besar FIA UI sekaligus moderator dalam kegiatan Diskusi Publik Bedah Buku dan Diskusi Publik: Membangun Visi Presiden untuk Reformasi Birokrasi mengangkat empat segmen diskusi yang sangat berhubungan erat dengan Reformasi Birokrasi Indonesia. Keempat segmen tersebut yaitu ASN Milenial dan perubahan budaya kerja, kolaborasi birokrasi: menata kembali hubungan horizontal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan vertikal pusat-daerah, digitalisasi: transformasi digital birokrasi, dan korupsi: birokrasi dan penguatan pengawasan internal.
“91% generasi Milenial menginginkan kemajuan karier yang cepat. Tiga alasan utama generasi milenial berganti pekerjaan yaitu gaji lebih besar (25%), pekerjaan lebih memuaskan (25%), peluang pengembangan karir lebih baik (20%). 59% generasi Milenial berpendapat bahwa kepribadian dan kesesuaian budaya adalah hal yang paling penting bagi perusahaan. Keberadaan dan jumlah ASN Milenial yang mendominasi ASN menuntut adanya perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel, mengutamakan work-life balance dan hubungan yang dibangun berbasis jejaring (network). Upaya penerapan flexible working arrangement dan juga squad model menjadi inisiasi awal perubahan budaya kerja di dalam birokrasi,” kata Prof. Eko membahas mengenai ASN Milenial dan perubahan budaya kerja.
Mengenai kolaborasi birokrasi: menata kembali hubungan horizontal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan vertikal pusat-daerah, Prof. Eko memaparkan bahwa hasil Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 terdapat 77 indikator kerja dimana 23 indikator tercapai, 37 indikator tidak tercapai, dan 17 indikator tidak ada capaiannya. “Tidak tercapainya 33 indikator Program Nasional dan tidak terdefinisikan 17 indikator lainnya merupakan bukti lemahnya koordinasi di antar instansi pemerintah, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu perlu adanya reformasi birokrasi untuk mengatasi hal tersebut,” kata Prof. Eko.
Segmen berikutnya adalah pembahasan mengenai digitalisasi: Transformasi Digital Birokrasi. Pemerintah, kata Prof. Eko, telah berupaya melakukan transformasi digital dengan berbagai kebijakan. Akan tetapi, proses transformasi tersebut tidak optimal menghadirkan pemerintahan dan pelayanan digital. Ada berbagai isu utama, yaitu integrasi data, interoperabilitas sistem, literasi digital, jaringan internet dan cyber security.
“Praktik korupsi terdiri dari praktik pemilihan langsung dimana biaya politik yang mahal dan kualitas demokrasi yang tidak bisa menjamin baik dan kemudian High Political Cost yaitu adanya keharusan membayar/mengganti political cost melalui berbagai proses pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Berbagai praktik korupsi tersebut, menjadikan demokrasi di Indonesia lebih bersifat prosedural daripada demokrasi yang berbasis substansi dan hasil (Result-oriented Democracy/RoD). Berbagai data menunjukan terjadinya penurunan integritas penyelenggara pemerintahan di berbagai instansi pemerintah dan sektor kebijakan,” ungkap Prof. Eko.
Keempat segmen tersebut dibahas tuntas oleh Peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro, Guru Besar FISIP UNSOED Prof. Dwiyanto Indiahono, Guru Besar IPDN Kemendagri Prof. Djohermansyah Djohan, Wakil Ketua Dewan Pakar TIMNAS Dr. Amin Subekti, Anggota Dewan Pakar TKN Mulya Amri, Ph.D, dan Anggota Dewan Pakar TPN Dr. Piter Abdullah, S.E., M.A.
Prof. Agus Pramusinto selaku ketua Indonesian Association For Public Administration (IAPA) “Kita sepakat bahwa birokrasi menjadi kendaraan dan jantung. Mengenai digitalisasi, digitalisasi sering kali hanya diterjemahkan sebagai persoalan teknologi dan kita lupa bahwa yang menjadi persoalan adalah kultur pelayanan, mindset layanan kita sehingga kita menata ulang definisi ini mulai dari mindset pelayanan. Reformasi birokrasi harus dimulai dari pusat karena problem terbesar adalah pusat daerah itu hanya meniru,” ungkapnya.
Diketahui, acara ini terselenggara atas kolaborasi FIA UI dengan Indonesian Association For Public Administration (IAPA), Asian Group for Public Administration (AGPA), Klaster Riset Policy, Governance, and Administrative Science (PGAR), dan Prenada Publisher.
Dalam acara tersebut juga diluncurkan dan dibedah buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. yang berjudul Isu-isu Kontemporer Kebijakan dan Governansi Publik di Indonesia. Buku yang diterbitkan oleh Prenada Media tersebut membahas mengenai berbagai kondisi kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia meliputi antara lain relasi politik dan birokrasi di Indonesia, masalah fundamental birokrasi Indonesia, berbagai reformasi birokrasi yang sudah dilakukan serta hasilnya, dan tantangan serta agenda reformasi pada masa yang akan datang. Penulis juga merupakan akademisi sekaligus praktisi yang telah lama menggeluti berbagai kebijakan reformasi birokrasi.
