Wabah Covid-19 yang melanda seluruh negara menjadi tantangan dan ujian bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan yang efektif, berani, dan berdampak. Kebijakan yang cepat dan tepat disertai dengan institusi yang kuat mampu membuat negara menghadapi wabah yang menyebar dengan cepat dan luas ini. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo mengatakan bahwasanya Pekerjaan Rumah (PR) besar bangsa Indonesia adalah tiadanya strong institution (strong governance), sehingga dalam penanganan wabah Covid-19 masih terjadi permasalahan yang kompleks.

“Dalam keadaan normal saja tanpa wabah bisa kita lihat mana saja sih pelayanan publik yang benar, apalagi dalam keadaan krisis dan darurat seperti ini. Untuk itu strong institution menjadi syarat penting pelaksanaan pembangunan. Dalam keadaan normal saja (good governance) kita tidak mampu, tidak efektif, dan tidak efisien. Negara maju saja seperti Amerika itu kedodoran pak dalam menangani wabah seperti ini, apalagi kita,” ujarnya dalam Webinar Penanganan Covid-19 dalam Tinjauan Kelembagaan dan Skema Pendanaannya pada Kamis (30/4/20).

Selain itu, menurut Eko, wabah Covid-19 ini juga merupakan momentum perubahan bagi bangsa Indonesia kedepannya dalam menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan berdampak.

“Karena kita selama ini masih banyak sekali fragmentasi antara Kementerian Lembaga di negeri ini. Potensi inefisiensi anggaran antar kementerian setelah saya hitung mampu mencapai 300 hingga 400 triliun. Masih banyak kegiatan yang overlapping yang tidak ada outcome maupun impact, jadi PR besar kita ini,” jelasnya.

Wakil Menteri PAN-RB era SBY ini juga merekomendasikan bahwasanya Presiden sebagai Champion of the Top dapat mengeluarkan kita Peraturan Presiden (Perpres) yang baru mengenai manajemen penanganan dalam rangka kedaruratan kesehatan nasional, seperti flow of authority (alur kewenangan) dari brbagai lembaga yang diberikan tugas, termasuk dari Kemenkes, Kepala BNPB, dan juga Mendagri sehingga tidak terjadi kbingungan dalam implementasinya.

Senada dengan yang disampaikan Eko Prasojo, Guru Besar FIA UI Irfan Ridwan Maksum juga menekankan bahwasanya kotak harapan saat ini mau tidak mau ada di Pemerintah Umum, terutama Presiden sebagai Champion of the Top.

“Selain itu, Pemerintah sudah saatnya bisa melibatkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani wabah ini. Yang paling paham terhadap virus ini ya orang-orang kesehatan, maka libatkanlah para ahli dan pakar kesehatan serta pemerintah harus berani melakukan terobosan,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan kompleks yang terjadi saat ini ialah terjadinya broken chain of command antara pusat dengan daerah.

“Misal terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas antara BNPB dan BPBD, jika dengan tugas pembantuan yang sekarang. Tugas pembantuan itu hanya proyek fisik saja, harus pula digerakkan ke non-fisik. Tidak lain ini memang mau tidak mau harus Presiden langsung sebagai Champion of the Top,” tukasnya.

Diketahui, acara ini merupakan salah satu rangkaian acara Webinar “Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia (UI): Tinjauan Sosial, Kesehatan, dan Kelembagaan dalam Penanganan Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh DISTP Universitas Indonesia.

Leave a Comment