Kabupaten Belitung, yang telah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, kini berada di garis depan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Indonesia. Sebuah penelitian baru-baru ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas lokal—telah menjadi kunci dalam membentuk […]
Depok, 5 Juli 2024 – “Reformasi kelembagaan sektor migas Indonesia pasca reformasi terbukti gagal. Tata kelola berbasis UU Migas No. 22 Tahun 2001 menandai kemunduran sektor migas nasional,” demikian disampaikan Dr. Muhammad Kholid Syeirazi pada sidang promosi doktor bidang Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu […]
Depok, 4 Juli 2024 – Sepak bola adalah olahraga populer di Indonesia, namun sayang prestasinya tidak mampu bersaing di tingkat dunia. Banyak persoalan yang menjadi penyebabnya, dari semua persoalan tersebut semua mengarah ke persoalan tata kelola. Pembinaan sepak bola usia muda menjadi krusial dalam membangun […]
Perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kebijakan pemerintahan melalui instrumen desentralisasi. Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi urusan pemerintahan salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. […]
Selama 40 tahun terakhir, kedudukan dan kewenangan kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan pada kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun ternyata belum direspon dengan baik oleh Pemerintah Pusat, dan ada indikasi gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan […]
Selama hampir dua dekade terakhir beberapa otoritas pajak diseluruh dunia telah memperkenalkan pendekatan Co-operative Compliance (CC) dan semakin banyak negara yang menerapkannya, namun masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membangun paradigma Co-operative Compliance (CC) berbasis risiko melalui […]
