Perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kebijakan pemerintahan melalui instrumen desentralisasi. Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi urusan pemerintahan salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. […]
Selama 40 tahun terakhir, kedudukan dan kewenangan kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan pada kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun ternyata belum direspon dengan baik oleh Pemerintah Pusat, dan ada indikasi gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan […]
Selama hampir dua dekade terakhir beberapa otoritas pajak diseluruh dunia telah memperkenalkan pendekatan Co-operative Compliance (CC) dan semakin banyak negara yang menerapkannya, namun masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membangun paradigma Co-operative Compliance (CC) berbasis risiko melalui […]
