Disrupsi yang terjadi beberapa tahun kebelakang semakin dipercepat dengan datangnya Wabah Covid-19. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus siap menghadapi perubahan tersebut, tak terkecuali sektor publik. Pemerintah harus mampu melihat masa depan yang semakin dekat ini dengan menciptakan Digital Governance yang inovatif dan fundamental. Diharapkan, pemerintahan yang sudah melek dengan teknologi dapat menciptakan inovasi birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo dalam Webinar “Penyelenggaraan Pemerintahan di era Normal Baru” melalui platform daring Zoom, Jumat (29/5/20). Menurutnya, setidaknya ada empat variabel utama bagi masa depan pemerintahan, yaitu disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatnya Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Pelayanan Online.
“Bersatunya perubahan tersebut akan menggantikan manusia dengan robotic agent, serta kedepannya, pengambilan keputusan dan kebijakan akan semakin cepat,” ujarnya.
Menurutnya, global trends yang terjadi pada sektor publik menurut riset akan lebih terfokus kepada bagaimana jam kerja serta pelayanan publik yang kedepannya akan menjadi lebih fleksibel.
“Untuk itu perlu dari sekarang menciptakan budaya birokrasi yang dinamis. Beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), Budaya Kerja, Kebijakan yang mengakomodasi, tatanan organisasi yang berbasis kinerja, multistakeholder partnership, serta joint and integrated budgetary system,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Eko juga memaparkan bentuk Governance 4.0, sebuah ruang kerja dan pelayanan publik masa depan, memerlukan setidaknya enam komponen utama, yaitu coworking space (ruang kerja bersama), super application yang dapat menciptakan pelayanan online terpadu dan fundamental, capacity building, tata kerja atau struktur organisasi yang lebih flat berbasis kinerja, serta talent management SDM terbaik sebagai core of the core.
“Diharapkan dari model seperti ini pegawai memiliki mobilitas dan fleksibilitas dan tidak terikat secara hierarkis, sehingga mampu menciptakan inovasi,” tukasnya. Diketahui, kegiatan ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan FIA UI untuk memberikan bahan masukan kepada pemerintah terhadap langkah kebijakan yang seharusnya Indonesia ambil kedepan menghadapi ‘Normal Baru’.
