Pemerintah Harus Transparan dan Libatkan Masyarakat Kawal Target Baru Indonesia Pasca Pandemi

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut dalam pandemi Covid-19, pemerintah memang harus memprioritaskan urusan kesehatan masyarakat.

Krisis kesehatan ini, kata dia, bukan hanya memundurkan target program tertentu, tapi juga mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek, antara lain Kartu Prakerja.

Lina berkata, setelah pandemi berakhir, pemerintah harus mengedepankan program yang menjadi kepentingan banyak orang. Penyesuaian target kerja itu pun, kata dia, harus diumumkan ke masyarakat demi prinsip keterbukaan dan pelilbatan masyarakat.

“Pandemi ini terjadi di luar kekuasaan manusia, apakah bisa jadi alasan pembenar? Tentu bisa, tapi bukan alasan ketidakmampuan mengelola kebijakan,” kata Lina saat dihubungi.

“Ini bukan pembenar dalam arti untuk melegalkan kesalahan. Jika Juni, misalnya, aktivitas bisa kembali normal, pemerintah mesti mengejar target awal.”

“Harus diumumkan kembali target barunya. Masyarakat kan harus terlibat dalam prinsip pemerintahan yang baik. Informasikan ke masyarakat dan ajak mereka untuk berpartisipasi dan memantau,” ujar Lina.

Untuk menangani Covid-19, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjadi dasar penyediaan anggaran penanganan pandemi sekitar Rp450 triliun.

Pemerintah kini secara bertahap mulai mengembalikan aktivitas publik ke kondisi normal, dari kategori pekerja yang boleh kembali berkantor hingga tempat usaha seperti mal yang akan diizinkan beroperasi lagi.

sumber: bbc.com