oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.
Guru Besar FIA UI dan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)
dimuat dalam Harian Kompas 19 Januari 2021
Berbagai perubahan besar yang sedang terjadi saat ini seperti krisis pandemi Covid-19, dan pesatnya digitalisasi membuat perubahan birokrasi menuju birokrasi yang lincah menjadi sebuah keharusan.
Fenomena meningkatnya fleksibilitas dalam bekerja juga tidak hanya terjadi dalam sektor swasta, melainkan berbagai sektor lainnya, termasuk sektor publik. Lantas, fenomena fleksibilitas global ini dapat dimaknai dalam konteks transformasi birokrasi di Indonesia.
Beberapa kebijakan tepat yang sudah dilakukan Indonesia dalam hal ini seperti penyederhanaan eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) menjadi jabatan fungsional harus dilanjutkan dengan penguatan kompetensi pejabat fungsional.
Hal tersebut merupakan langkah awal agar menjadikan kekakuan proses menuju fleksibilitas birokrasi yang berorientasi kinerja dan hasil. Fleksibilitas birokrasi menjadi lebih mudah dilakukan dengan bantuan perkembangan konvergensi teknologi (seperti TI, robotic, nano).
Tatanan baru birokrasi yang dibutuhkan Indonesia dalam menjawab fenomena global diatas setidaknya membutuhkan tiga hal penting, yaitu (1) perubahan paradigma menuju birokrasi yang dinamis, berjejaring, dan berkolaborasi, (2) institusi dan proses bisnis birokrasi menuju digitalisasi dan fleksibilitas (digital governance), (3) ketidaknyamanan dalam perubahan secara besar-besaran tersebut akan dirasakan bagi sebagian birokrat sehingga harus dapat dilaksanakan dan dikelola secara baik.
Terakhir, Eko Prasojo optimis Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh tahun 2030 sebagaimana prediksi McKinsey bila faktor kelembagaan birokrasi ini bisa dipersiapkan dengan baik.
Tulisan lengkap dapat diakses melalui media Kompas
