Kebijakan Undang-undang Aparat Sipil Negara di Banten Perlu Dimaksimalkan

Depok (28/6) – Kebijakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) belum dapat berjalan maksimal di Provinsi Banten karena menghadapi permasalahan, dampak dan hambatan dalam berbagai aspek. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cheka Virgowansyah dalam sidang promosi doktoralnya dengan disertasi berjudul “Analisis Kebijakan Aparat Sipil Negara di […]

Membangun Model Collaborative Governance dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Depok (7/6) – Indonesia sejatinya dapat memberantas korupsi dengan membangun model Collaborative Governance, meningkatkan peran dan efektivitas institusi, perbaikan sistem politik serta membangun budaya masyarakat yang menolak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Periode 2011-2014 […]

Institutionalizing Clean Local Elections with Improved Bureaucracy

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]DEPOK (11/5) – There must be an improvement of bureaucracy from various aspects so that corruption cases, which is often attached in […]