JAKARTA – Banjir Jakarta bukan semata akibat hujan deras, melainkan persoalan struktural yang terus berulang dan belum ditangani secara berkelanjutan.

Hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) menyebabkan ratusan rukun tetangga (RT) terendam, puluhan ruas jalan lumpuh, hingga memakan korban jiwa.

Meski intensitas hujan menjadi pemicu langsung, para pengamat menilai banjir Jakarta merupakan akumulasi masalah tata kota, tata ruang, pengelolaan air, dan perubahan iklim yang selama ini cenderung diabaikan.

Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, M Aziz Muslim, menegaskan bahwa banjir Jakarta harus dilihat dalam perspektif historis dan struktural.

“Banjir di Jakarta itu sejatinya persoalan struktural dan kultural yang berulang karena tidak ditangani secara berkelanjutan,” ujar Aziz saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (27/1/2026).

Menurut Aziz, sejak era kolonial Belanda, Jakarta memang sudah menghadapi persoalan banjir.

Kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah, bahkan sebagian berada di bawah permukaan laut, membuat kota ini secara alamiah rentan tergenang air.

Selain itu, Jakarta menjadi muara dari sedikitnya 13 sungai besar yang berhulu di wilayah Bogor, Depok, dan sekitarnya.

Ketika curah hujan ekstrem terjadi, baik di wilayah hulu maupun di Jakarta sendiri, kapasitas sungai dan drainase perkotaan dengan cepat terlampaui.

“Kalau kemarin kita lihat, curah hujan ekstrem jelas melebihi kapasitas drainase. Ditambah lagi dengan banjir rob di wilayah pesisir Jakarta Utara, ini memperparah kondisi karena air sudah tidak tertampung,” kata Aziz.

Tata Ruang yang Tidak Terintegrasi

Aziz menilai, persoalan banjir semakin rumit karena perencanaan tata ruang Jakarta tidak terintegrasi dengan pengelolaan air dan infrastruktur.

Alih fungsi lahan secara masif, terutama di kawasan resapan air, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko banjir.

Ruang terbuka hijau semakin menyempit, sementara kawasan bantaran sungai dipenuhi permukiman padat yang mempersempit alur sungai.

“Kemampuan tanah untuk menyerap air jadi sangat terbatas. Bantaran sungai dangkal dan menyempit, sementara lahan hijau terus berkurang,” ujar dia.

Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur drainase yang tidak terawat. Banyak saluran air tersumbat sampah dan sedimentasi, sehingga gagal berfungsi optimal saat hujan deras.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Aziz mendorong optimalisasi infrastruktur yang sudah ada, seperti sodetan Ciliwung, bendungan, pintu air, dan sistem pompa.

Namun, ia juga menekankan perlunya terobosan baru.

Salah satu alternatif yang dinilai perlu dikaji secara serius adalah pembangunan terowongan air bawah tanah (underground reservoir) yang berfungsi ganda.

“Kota-kota besar seperti Tokyo dan Kuala Lumpur sudah menerapkan sistem ini. Dalam kondisi normal bisa menjadi akses lalu lintas, tetapi saat banjir dapat difungsikan sebagai saluran air darurat,” jelas Aziz.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur semacam itu harus melalui kajian matang dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Budaya dan Kepemimpinan

Selain aspek struktural, Aziz juga menyoroti aspek kultural masyarakat. B

Penggunaan air tanah yang masif oleh rumah tangga dan industri mempercepat penurunan muka tanah (land subsidence), yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir.

“Kesadaran masyarakat dalam menggunakan air dan membuang sampah juga masih menjadi masalah. Ini persoalan kultural yang harus dibenahi,” kata Aziz.

Aziz menegaskan, kepemimpinan pemerintah daerah sangat menentukan.

Ia menilai penanganan banjir harus menjadi agenda prioritas yang dirancang secara berkelanjutan, bukan hanya muncul setiap musim hujan.

“Selama ini ada kecenderungan, saat musim kemarau persoalan banjir dilupakan. Padahal, justru di situlah seharusnya perencanaan dilakukan,” ujar dia.

Cuaca Ekstrem yang Tidak Biasa

Dari sisi meteorologi, BMKG mencatat bahwa hujan yang terjadi di Jakarta pada Januari 2026 tergolong ekstrem jika dibandingkan dengan rata-rata historis.

Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, menjelaskan bahwa peningkatan hujan dipicu oleh aktifnya Monsoon Asia yang disertai penguatan indeks Cold Surge dan Cross-Equatorial Northerly Surge (CENS).

“Kondisi ini mengindikasikan adanya aliran massa udara basah dari Asia yang bertemu dengan massa udara dari belahan bumi selatan, membentuk awan konvergensi di wilayah Intertropical Convergence Zone (ITCZ),” kata Ida.

Pola awan tersebut membentang panjang dari Samudra Hindia barat Sumatera hingga wilayah timur Indonesia, termasuk Jawa dan Jakarta.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menyebutkan bahwa data pengamatan di sejumlah stasiun BMKG menunjukkan curah hujan Dasarian II Januari 2026 berada jauh di atas normal dan tergolong ekstrem.

“Di Stasiun Kemayoran tercatat 412,5 mm, Tanjung Priok 529,5 mm, dan Cengkareng 347,2 mm. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 1991 untuk periode dasarian yang sama,” ujar Ardhasena.

BMKG juga mencatat hujan harian dengan kategori lebat hingga ekstrem terjadi pada 18 dan 23 Januari 2026, dengan beberapa wilayah mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari.

BMKG menegaskan bahwa Jakarta mengalami perubahan pola hujan signifikan akibat perubahan iklim.

Hujan kini cenderung turun dalam durasi singkat, tetapi dengan intensitas sangat tinggi.

“Jenis hujan seperti ini sangat berbahaya bagi Jakarta karena tanah dan saluran air tidak punya cukup waktu untuk menyerap atau mengalirkan air,” jelas Ardhasena.

Analisis historis lebih dari 100 tahun menunjukkan peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan banjir dalam tiga dekade terakhir. Risiko banjir di era iklim modern diperkirakan meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan masa lampau.

Risiko dan Penurunan Tanah

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Dr. Yus Budiyono, menilai risiko banjir Jakarta terus meningkat, terutama akibat penurunan muka tanah.

“Risiko kerugian banjir akibat land subsidence meningkat signifikan, dari sekitar 126 juta dollar AS per tahun menjadi 421 juta dollar AS per tahun,” kata Yus saat dihubungi.

Menurutnya, perhatian terhadap Jakarta Barat meningkat karena wilayah ini sangat dipengaruhi sistem Angke Pesanggrahan dan Mookervaart, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dibandingkan Ciliwung.

Dalam jangka pendek, Yus menilai pengelolaan wilayah melalui sistem polder yang lebih kecil menjadi langkah paling strategis, terutama di Jakarta Barat.

“Dalam RUTR 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012, Jakarta Utara direncanakan dibagi menjadi 66 sistem polder. Rencana ini perlu segera diwujudkan,” ujar Yus.

Setiap polder idealnya dilengkapi kolam retensi atau setu serta sistem pompa untuk mengalirkan air ke sungai utama.

Dengan polder yang lebih kecil, pengelolaan dinilai lebih mudah dan teknis pelaksanaannya lebih realistis.

Dalam jangka panjang, Yus menekankan pentingnya pendekatan living with water.

Mengingat sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, strategi menjauhkan air sepenuhnya dinilai tidak realistis.

“Kita harus belajar hidup berdampingan dengan air, terutama di musim hujan,” kata dia.

Selain itu, pemeliharaan drainase perkotaan harus disesuaikan dengan standar return period yang memadai serta dijaga dari sampah dan sedimentasi.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/29/11594851/banjir-jakarta-bukan-sekadar-hujan-tapi-masalah-struktural-yang-terus