Depok, 7 Juli 2026 – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Sidang Promosi Doktor atas nama Rozidateno Putri Hanida dengan disertasi berjudul “Pseudo-Policy Networks dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender di Provinsi Sumatera Barat.” Sidang promosi doktor dilaksanakan di Auditorium EDISI 2020, Gedung M, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Penelitian disertasi ini berangkat dari tantangan implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Meskipun pemerintah daerah telah diwajibkan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, implementasinya di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran hingga kecenderungan menjadikan PPRG sebagai pemenuhan persyaratan administratif semata.

Penelitian ini juga mengangkat paradoks yang terjadi di Sumatera Barat. Di satu sisi, masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi penting dalam struktur sosial dan budaya. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada pemberdayaan perempuan. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang menunjukkan bahwa nilai budaya saja belum cukup tanpa didukung oleh kemauan politik serta kapasitas kelembagaan yang memadai.

Melalui pendekatan mixed paradigm yang memadukan perspektif postpositivisme dan konstruktivisme, penelitian ini menganalisis bagaimana jejaring aktor (policy networks) berperan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan tersebut digunakan untuk memetakan hubungan antaraktor, dinamika kekuasaan, serta konstruksi makna yang memengaruhi proses penyusunan kebijakan.

Hasil penelitian mengungkap adanya fenomena Pseudo-Policy Networks atau jejaring kebijakan semu. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal telah dibentuk berbagai forum dan kelompok kerja lintas sektor untuk mendukung implementasi PPRG, jejaring tersebut belum berjalan secara efektif dalam praktik. Hubungan antarlembaga masih didominasi oleh birokrasi inti dan aktor politik, sementara partisipasi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok perempuan belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian juga menemukan bahwa ego sektoral, ketimpangan relasi kekuasaan, serta pemahaman yang masih sempit mengenai penganggaran responsif gender menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan. PPRG masih dipersepsikan sebagai program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu, bukan sebagai pendekatan pembangunan yang harus diintegrasikan ke seluruh sektor. Akibatnya, kebijakan dan alokasi anggaran yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dari perspektif gender.

Berdasarkan temuan tersebut, disertasi ini merekomendasikan rekonstruksi jejaring kebijakan melalui penguatan kolaborasi lintas aktor, pelembagaan partisipasi organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam memahami pengarusutamaan gender. Selain itu, penelitian juga mendorong internalisasi nilai-nilai kesetaraan yang hidup dalam budaya Minangkabau ke dalam tata kelola pemerintahan agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan yang lebih substantif dan inklusif.

Melalui disertasi ini, Rozidateno Putri Hanida memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian policy networks, tata kelola kolaboratif, serta perumusan kebijakan publik yang responsif gender. Konsep Pseudo-Policy Networks yang diperkenalkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perspektif baru dalam mengevaluasi efektivitas jejaring kebijakan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di Indonesia.

Sebagai informasi, sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. selaku Ketua Sidang. Adapun Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. bertindak sebagai Promotor dan Dr. Achmad Lutfi, M.Si. sebagai Ko-Promotor. Sementara itu, anggota tim penguji terdiri atas Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., dan Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc.