Depok, 25 November 2025 — Plenary Session I: 4th Session of the Symposium – Institutions, Bureaucracy, and Public Services yang berlangsung dalam rangkaian Symposium of 25 Years of Decentralization menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan secara berkelanjutan dan konsisten untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sesi ini menghadirkan tiga narasumber yakni Drs. Agus Uji Hantara, M.E. (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi); Yanuar Nugroho, Ph.D. (Driyarkara School of Philosophy, Jakarta); dan Dr. H. Anton Sunarwibowo, ST., MT. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung).
Dalam paparannya, Agus Uji Hantara menegaskan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase ketiga dan diarahkan untuk mendukung pencapaian standar tata kelola nasional dengan fokus indikator kinerja yang jelas. Indeks Reformasi Birokrasi kini mencakup 25 aspek tata kelola dan menjadi alat ukur nasional untuk memastikan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah bekerja sesuai prinsip akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi jangka panjang tengah dirampungkan melalui Peraturan Presiden dengan roadmap lima tahun ke depan. Integrasi indikator nasional dan internasional serta digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong utama reformasi. Untuk memperkuat implementasi, pemerintah menyediakan insentif berupa peningkatan bobot evaluasi reformasi birokrasi terhadap tunjangan kinerja daerah dari 2% menjadi 30% pada tahun 2026.
Sementara itu, Yanuar Nugroho menekankan pentingnya institusionalisasi pengambilan keputusan berbasis bukti di daerah sebagai fondasi peningkatan kualitas kebijakan publik. Menurutnya, tanpa data yang interoperabel, analis kebijakan yang kompeten, dan ekosistem kolaborasi, perencanaan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa hasil nyata. Ia menilai keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sangat strategis untuk menjadi hub triple helix yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis. Praktik war room lintas fungsi yang sebelumnya diterapkan di Kantor Staf Presiden disebut sebagai contoh konkret penggunaan data untuk percepatan kebijakan, yang dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah. Yanuar juga menyoroti bahwa peningkatan layanan dasar selama 25 tahun desentralisasi belum diikuti oleh penguatan kelembagaan dan akuntabilitas daerah, yang masih menghadapi persoalan rotasi jabatan berbasis politik, ketimpangan kapasitas, dan korupsi kepala daerah.
Dari perspektif pemerintah daerah, Anton Sunarwibowo memaparkan pengalaman Kota Bandung dalam menjalankan rencana pembangunan lima tahun yang selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional. Kota Bandung mencatat nilai A dalam indeks reformasi birokrasi, namun tetap berhadapan dengan tantangan kompleks, terutama banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah. Perubahan iklim, pola komuter wilayah metropolitan, dan keterbatasan kewenangan fiskal memperberat tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa inovasi berbasis data dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci penanganan isu kota. Pengelolaan sampah disebut sebagai isu paling mendesak karena kuota pembuangan ke TPA menurun signifikan. Kondisi ini memaksa pemerintah kota mengubah paradigma dari “kumpul–angkut–buang” menjadi “kumpul–pisah–manfaatkan.” Namun, implementasi strategi baru masih menghadapi hambatan regulasi dan resistensi masyarakat.
Seluruh pembicara sepakat bahwa akuntabilitas dan integritas perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan efektif. Banyak regulasi dinilai mudah dilanggar dan diganti tanpa evaluasi, sehingga merusak tata kelola dan mengancam efektivitas pembangunan. Untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan, pemerintah kini tengah mengembangkan indeks kualitas regulasi yang akan memastikan kekuatan sinkronisasi antar lembaga. Selain itu, seluruh pihak mendorong pembangunan kapasitas jangka panjang melalui pendidikan kebijakan publik yang aplikatif. Program magang minimal satu semester bagi mahasiswa kebijakan publik dianggap penting untuk membantu calon pembuat kebijakan memahami realitas birokrasi serta proses perumusan keputusan.
Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa kolaborasi dan konsistensi menjadi syarat utama keberhasilan reformasi birokrasi. Komitmen untuk memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, data, transparansi, dan keberlanjutan diyakini akan mempercepat transformasi pelayanan publik dan memastikan birokrasi menjadi lokomotif pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.


