Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ
Kebijakan Publik, Governansi, Reformasi Administrasi
Tentang

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. lulus sarjana strata satu di bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan Cumlaude. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen di Universitas Indonesia pada tahun 2006, Eko Prasojo menyelesaikan program Master di bidang Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2000 dan program Doktor bidang Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2003 di universitas yang sama yaitu Deutsche Hochschule fuer Verwaltungswissenschaften, Speyer, Jerman, lulus dengan Cumlaude. Sepuluh tahun setelah diangkat menjadi PNS dosen di UI, tepatnya pada bulan Juli 2006, Eko Prasojo diangkat oleh pemerintah RI sebagai Guru Besar tetap di Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI pada usia 35 tahun.

Eko Prasojo yang lahir di Kijang (Kepuluan Riau) pada tahun 1970, pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI (2006-2009), Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI (2009-2011), menjadi anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (2006-2011) dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI, 2006-2011). Selain itu, Eko Prasojo juga pernah menjadi Ketua Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI (PKPADK), Direktur Local Governance Watch FISIP UI (LOGOWA 2010-2011). Di tahun-tahun awal pengangkatannya sebagai dosen, Eko Prasojo juga aktif mengelola Jurnal Ilmiah Bisnis dan Birokrasi (salah satu Jurnal yang terakreditasi DIKTI hingga kini di UI).

Sejak Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2014, Eko Prasojo diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB). Sebelum itu, karir beliau di luar UI juga tercatat sebagai konsultan dan advisor Program Bantuan Good Governance dari Jerman, GIZ-SfGG (tahun 2003-2009) di Kantor MenPANRB. Baik sebagai konsultan maupun sebagai WamenPANRB, Eko Prasojo terlibat sebagai tim penyusun/revisi berbagai Rancangan Undang-Undang yang saat ini sebagian sudah disahkan menjadi Undang-Undang seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP). Eko Prasojo juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD, 2006-2011), dan anggota dan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional di bawah kendali Wakil Presiden RI (2009-2011, 2015-2021).

Di dalam berbagai organisasi profesi, Eko Prasojo pernah menjadi anggota Steering Committee within the executive council of the Eastern Regional Organization of Public Administration (EROPA), President the Asian Group for Public Administration (AGPA), Vice President of the Asian Association for Public Administration (AAPA), Ketua Umum the Indonesian Association of Public Administration (IAPA), dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sarjana Administrasi Indonesia (PERSADI). Saat ini Eko Prasojo juga sebagai co-Researcher of Korea Research Institute (KRI) the University of New South Wales (UNSW). Sejak Januari 2014 sampai tahun 2018, Eko Prasojo diangkat sebagai anggota Commitee Expert of Public Administration, the United Nation (UN CEPA).

Eko Prasojo pernah menjadi Visiting Professor di University of Freiburg (1998 dan 2011), di Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo (2010), dan mengikuti Harvard Executive Education di Harvard Kennedy School of Government (2011). Saat ini Eko Prasojo juga menjadi Ketua Research Cluster Democracy, Decentralization and Governance, Universitas indonesia (sejak 2014).

Eko Prasojo telah mempublikasikan 15 buku baik sendiri atau bersama-sama (dalam bahasa Indonesia dan Inggris), beberapa tulisan artikel di beberapa konferensi dan jurnal. Beberapa karya tulis beliau dalam bentuk buku antara lain: Demokrasi di Negeri Mimpi (2005), Federalisme dan Negara Federal (2006), Reformasi Kedua (2009), Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (2009), Memimpin Reformasi Birokrasi (2019). Eko Prasojo juga aktif menulis di harian umum Kompas, The Jakarta Post, Sindo, Media Indonesia dll. Bidang riset dan pengajaran yang ditekuni dan dijalani sampai saat ini meliputi federalism and decentralization, democratization and local democracy, political economic in Bureaucracy, Administrative Reform, and Public Policy and Public Services Studies. Eko Prasojo juga menerima Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun dalam pengabdiannya sebagai PNS pada tahun 2011 dan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sebagai tanda jasa pemerintah kepada Eko Prasojo atas jasa jasanya sebagai Wakil Menteri PAN-RB dalam merintis berbagai perubahan dalam birokrasi. Mendapatkan MIPI Award 2017 dari Masyarakat Ilmu Politik Indonesia (MIPI), dan Braiband Award dari IIAS tahun 2019.

Tahun 2016-2020 Eko Prasojo adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) 2015-2019 dan 2019-2024 dan sejak tahun 2021 menjadi Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

  1. Elgar Encyclopedia of Public Management, Book chapter internasional, terbit perkiraan 11 Agustus 2022
    Analysis of the performance management of the corruption eradication commission in optimizing the recovery of state losses, Artikel ilmiah Nasional, 22 Juni 2022
  2. Demokrasi di Negeri Mimpi (2005)
  3. Federalisme dan Negara Federal (2006)
  4. Reformasi Kedua (2009)
  5. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (2009)
  6. Pemerintahan Daerah di Jerman dan Perancis (2010)
  7. Knowledge Creation in Public Administrations: Innovative Government in Southeast
    Asia and Japan (di dalam Nonaka Ikijiro, 2017)
  8. Leadership and Public Sectorm in Asia (bersama Evan Berman 2018)
  9. Memimpin Reformasi Birokrasi (2020)
  10. An Analysis of the Government System Reform in Indonesia: Defny, Eko Prasojo, Teguh Kurniawan
    Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi Kabupaten Sragen; Defny
  11. Reformasi dan Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Regional di Indonesia; Defny
    Mengembalikan Hak-Hak Warga Negara dalam Pelayanan Publik
  12. Strategi Besar Penataan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2025: Defny
  13. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Papua di Era Otonomi Khusus: Defny
  14. Dampak dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru : Defny, Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Desy Hariyati
  15. Dilema Partisipasi lokal Dalam Pembangunan Daerah Hasil Pemekaran.
  16. Dilema Pelayanan Lokal di Daerah Hasil Pemekaran: Studi di Daerah Kepulauan: Defny, Desy Hariyati
  17. Governance of Local Government in Indonesia: Regulatory Framework and Facts: Eko Prasojo, Defny, Desy Hariyati
  18. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Program
    Distribusi Pupuk Bersubsidi: Defny
  19. Understanding Big Bang Proliferation of Local Government in Indonesia: Eko Prasojo, Defny
  20. Menulis buku berjudul Reformasi Birokrasi Dalam Praktik
  21. Sound Governance Analysis in the Innovation of Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management
  22. Melawan Diri Sendiri
  23. Internasionalisasi Isu dan Perjuangan Indonesia Memeluk Papua
  24. Reformasi Birokrasi dalam Transisi
  1. Policy for Implementing Housing Development Licensing for Low-Income Communities in Palembang City, in: International Journal of Science and Society, Volume 3, Issue 2, 2021.
  2. Collaborative Governance for Poverty Alleviation: A Systematic Mapping Study, in: RUDN Journal of Public Administration, 2021; 8 (1): 20–36. DOI: 10.22363/2312-8313-2021-8-1-20-36.
  3. Understanding Japan’s Civil Service System: Norms, Meritocracy, and Institutional Change, in: Policy and Governance Review (PGR), Vol. Issue 1, January, 2021
  4. Governance of Autonomous Higher Education Institution toward World Class University: A case Study at the Universitas Indonesia, in: Journal of Critical Review. Vol. 7. Issue 10. 2020.
  5. Intergovernmental Strategies Advancing Performance Management Use, in: Public Performance & Management Review, Online Journal, published by Francis and Taylor, March, 2020.
  6. Indonesia Urban Water Governance: The Interaction Between the Policy Domain of Urban Water Sector and Actors Network, in: International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 15, No. 2, March, 2020
  7. The Challenge of Reforming big bureaucracy in Indonesia, in: Policy Studies, published online 29 December, 2019
  8. A Model Multi-Layered Collaborative Governance for the Management and Restoration of the Ciliwung Watershed Ecosystem, in: Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) Vol 27 (T) April 2019
  9. Discourse on Affirmative Action as a Policy for Increasing Women’s Role in Indonesian Bureaucracy, in International Journal of Management and Administration Sciences (IJMAS), Vol. 6, No. 2, p 28-35, 2018
  10. Introduction to the mini special issue: Understanding Governance in Indonesia, in: Policy Studies, Vol 39, November 2018, p 581-588.
    In conclusion – bridging the governance deficit, in: Policy Studies, Vol 39, November 2018, p 638-640
  11. Implementation of Public Service Quality Improvement Policies in the Framework of the Bureaucratic Reform Program within the Indonesian National Armed Forces (TNI), Artikel ilmiah Internasional, 21 Juni 2022
  12. Handbook of Teaching Public Administration, Book chapter internasional, 16 Juni 2022
  13. Conceptual Framework for Cyber Competence of Military Institution Personnel in the Digital Age: A Literature Review, Artikel ilmiah Internasional, 02 Mei 2022
  14. DKI Jakarta’s Odd-Even Transportation Policy Formulation from The Perspective of Evidence Based Policy, Artikel ilmiah Nasional, 09 Februari 2022
  15. Competence and Performance Aspects in the Placement of the Head of Financial Affairs at the North Kalimantan Police Work Unit, Jurnal nasional terakreditasi, 07 Januari 2022
  16. Implementation of Public Service Quality Improvement Policies in the Framework of the Bureaucratic Reform Program within the Indonesian National Armed Forces (TNI), Artikel ilmiah Internasional, 21 Juni 2022
  17. Handbook of Teaching Public Administration, Book chapter internasional, 16 Juni 2022
  18. Conceptual Framework for Cyber Competence of Military Institution Personnel in the Digital Age: A Literature Review, Artikel ilmiah Internasional, 02 Mei 2022
  19. DKI Jakarta’s Odd-Even Transportation Policy Formulation from The Perspective of Evidence Based Policy, Artikel ilmiah Nasional, 09 Februari 2022
  20. Competence and Performance Aspects in the Placement of the Head of Financial Affairs at the North Kalimantan Police Work Unit, Jurnal nasional terakreditasi, 07 Januari 2022
  1. Membangun Birokrasi yang Lincah, Kompas, 19 Januari 2020
  2. Normal Baru Birokrasi, Kompas, 13 Juni 2020
  3. Orkestrasi Reformasi Birokrasi, Kompas, 28 November, 2019
  4. Pangkas Eseleonisasi Birokrasi, Kompas, 26 Oktober, 2019
  5. Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PT, Kompas, 29 April 2019
  6. Pilpres 2019 dan SDGs, Kompas, 1 November 2018
  7. Universitas dan Kebijakan Publik, Kompas, 22 Februari 2018
  8. Legitimasi Penjabat Kepala Daerah, Koran/majalah populer/majalah umum, 10 Mei 2022
  9. Membongkar Birokrasi Red Tape, Koran/majalah populer/majalah umum, 15 Maret 2022
  1. Freeman Fellow Salzburg Seminar (Austria, 2005)
  2. Bertelsmann-GTZ Transformation Thinkers (Jerman, 2009)
  3. DAAD Visiting Professor di University of Freiburg (Jerman, 1998 dan 2011)
  4. Visiting Professor di Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo (Jepang, 2010)
  5. Harvard Executive Education di Harvard Kennedy School of Government (USA, 2011)
  6. Public Policy Analyst Melbourne School of Government (Australia, 2015)
  7. Members of the International Board, Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt (Jerman, 2019 hingga kini)
  8. Advisory for Better Governance and Policy at Monash University (Australia, 2019 hingga kini)