– Menghasilkan Magister Ilmu Administrasi sesuai dengan peminatan masing – masing yang menguasai berbagai pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
– Menghasilkan tenaga-tenaga peneliti tingkat Magister yang memahami teori dan metodologi Ilmu Administrasi sebagai pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, sehingga mereka sanggup mengambangkan teori dan penerapannya sesuai dengan peminatan masing-masing.
– Menghasilkan Magister Ilmu Administrasi yang mampu menginterpretasikan kebijakan mikro organisasi (para pelaku ekonomi) dalam suatu tatanan sistem terpadu.
Gelar : M.A (Magister Ilmu Administrasi)
Beban Studi : 44 SKS (Minimal)
Masa Studi : 4-6 Semester
1. Administrasi dan Kebijakan Publik
2. Administrasi dan Kebijakan Bisnis
3. Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
4. Administrasi dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sektor Publik
5. Studi Pemerintahan Daerah
6. Studi E-Goverment (Double Degree Program, bekerjasama dengan School of Goverment Victoria University of Wellington, New Zealand
Calon mahasiswa/i Program Magister berasal dari lulusan Program Sarjana terakreditasi yang sebidang penerimaan calon mahasiswa/i Program Magister didasarkan pada:
1. TPA (nilai minimum 500) GMAT (nilai minimum 500) atau GRE (nilai minimum 500) yang masih berlaku.
2. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau lulus ujian bahasa inggris yang diadakan oleh Universitas.
3. IPK yang diperoleh jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2.75 (dalam rentang 0 0,40).
4. Ketersediaan pembimbing yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.
1. Calon mahasiswa diwajibkan menyerahkan surat rekomendasi dari dua pemberi rekomendasi yang bergelar minimal Doktor dan proposal disertasi ringkas.
2. Format rekomendasi dan contoh proposal dapat dilihat di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Surat rekomendasi dan proposal dikumpulkan ke Sekretariat Program Pascasarjana bersamaan dengan periode pendaftaran SIMAK UI.
4. Mahasiswa yang berasal dari S2 diluar bidang Ilmu Administrasi atau berasal dari perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti matrikulasi tanpa dikenakan biaya apapun.
