Jakarta, 3 Juni 2026 – Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Elaborasi Special #20 bertajuk
“AI Data Centers: Governance and Impacts” secara hybrid di Gedung PDDI BRIN Gatot Subroto dan melalui platform daring. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan tata kelola serta dampak sosial, lingkungan, dan kebijakan dari perkembangan pusat data kecerdasan artifisial (AI data centers).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Yanuar Farida Wismayanti, S.ST., M.A., Ph.D. Diskusi menghadirkan Cahyo Trianggoro, S.IIP., peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, dan Dr. Kris Hartley, Assistant Professor of Sustainability and Enterprise Arizona State University, dengan Dr. Syafrizal Malaudin sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Cahyo Trianggoro menjelaskan bahwa pertumbuhan pesat teknologi kecerdasan artifisial menghadirkan berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa isu yang disoroti meliputi kebisingan (noise pollution), perlindungan privasi data, persoalan akuntabilitas, kesenjangan akses terhadap teknologi AI, hingga dampak rantai pasok industri semikonduktor dan mikrocip terhadap tenaga kerja. Selain itu, pengembangan pusat data AI juga berpotensi meningkatkan konsumsi listrik, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai risiko lingkungan lainnya.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, Cahyo menekankan pentingnya pengembangan tata kelola AI yang beretika, pemanfaatan model yang lebih efisien sumber daya, penerapan prinsip berbagi data yang bertanggung jawab, serta penguatan perlindungan tenaga kerja dalam ekosistem teknologi digital.

Sementara itu, Dr. Kris Hartley membahas pengalaman berbagai negara, khususnya Amerika Serikat dan Asia, dalam mengelola pertumbuhan pusat data AI. Menurutnya, diskusi mengenai pusat data tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur digital, tetapi juga menyangkut sistem sosial, lingkungan, dan politik yang lebih luas. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan, akuntabilitas, legitimasi tata kelola, serta dampaknya terhadap masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan.

Dr. Hartley juga menyoroti sejumlah tantangan yang muncul akibat ekspansi pusat data AI, seperti tingginya kebutuhan energi dan air, tekanan terhadap infrastruktur kelistrikan, penggunaan lahan, kebisingan, hingga persoalan limbah elektronik. Di berbagai wilayah, keberadaan pusat data bahkan memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan biaya utilitas dan dampak lingkungan jangka panjang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berbagai negara dan pemerintah daerah mulai merespons perkembangan tersebut melalui beragam instrumen kebijakan, mulai dari pendekatan kehati-hatian (precautionary principle), moratorium pembangunan pusat data, hingga penguatan regulasi tata ruang dan pengelolaan sumber daya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi digital tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Elaborasi Special #20, BRIN mendorong lahirnya diskusi yang lebih komprehensif mengenai tata kelola teknologi kecerdasan artifisial dan infrastruktur pendukungnya. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkaya perspektif kebijakan dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi AI di masa depan.