Depok, 22 Juni 2026 – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Brown Bag Discussion #4 yang menghadirkan Prof. Hyun Jun Park, Professor of Policy Analysis and Evaluation di Sungkyunkwan University (SKKU), Republik Korea, sebagai narasumber. Dalam kegiatan ini, Prof. Park membahas peran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai tahapan proses kebijakan publik serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan di tengah transformasi digital yang semakin berkembang. Kegiatan ini berlangsung di Smart Class, Lantai 3, Gedung M FIA UI.

Diskusi diawali dengan pertanyaan mendasar mengenai posisi AI dalam studi kebijakan publik, yakni apakah AI hanya berfungsi sebagai alat yang meningkatkan efisiensi atau justru menghadirkan perubahan paradigma yang mengubah fondasi proses kebijakan itu sendiri. Dalam pemaparannya, Prof. Park menjelaskan bahwa terdapat dua perspektif utama. Perspektif pertama memandang AI sebagai alat yang mempercepat analisis, prediksi, dan pemrosesan data tanpa mengubah aktor maupun nilai dalam proses kebijakan. Sementara itu, perspektif kedua menilai bahwa AI berpotensi mengubah cara memahami aktor, pengetahuan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Lebih lanjut, Prof. Park menjelaskan dampak AI pada delapan tahapan proses kebijakan, mulai dari agenda setting, policy design, policy analysis, decision-making, implementation, coordination and communication, evaluation, hingga policy change. Menurutnya, AI membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat analisis kebijakan berbasis data, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung evaluasi kebijakan secara real-time. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti bias algoritma, automation bias, rendahnya transparansi sistem, ancaman terhadap akuntabilitas, serta potensi eksklusi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital.

Pada tahap implementasi, misalnya, penggunaan algorithmic bureaucracy dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui otomatisasi proses administratif. Akan tetapi, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, Prof. Park menekankan pentingnya penerapan prinsip human-in-the-loop, yaitu keterlibatan manusia secara substantif dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan sistem AI.

Sebagai studi kasus, Prof. Park memaparkan strategi nasional AI yang diterapkan Korea Selatan. Negara tersebut menargetkan diri menjadi salah satu dari tiga kekuatan AI terbesar di dunia melalui National AI Action Plan yang mencakup pengembangan ekosistem inovasi AI, transformasi nasional berbasis AI, serta pembangunan masyarakat AI yang inklusif. Korea Selatan juga telah mengesahkan AI Basic Act pada Januari 2026 sebagai landasan hukum komprehensif untuk pengembangan dan tata kelola AI.

Dalam konteks sektor publik, transformasi AI di Korea Selatan didasarkan pada prinsip penggunaan infrastruktur bersama antarinstansi, pemisahan fungsi yang menangani data sensitif, serta penerapan sistem keamanan data berlapis. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keamanan dan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi AI dalam pemerintahan.

Prof. Park juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perjalanan menuju pemerintahan digital. Tantangan tersebut antara lain masih tersebarnya ribuan aplikasi dan server di berbagai instansi, rendahnya interoperabilitas sistem pemerintahan, kesenjangan digital antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur digital dan pembiayaan teknologi.

Berdasarkan pengalaman Korea Selatan, terdapat sejumlah pelajaran yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia, di antaranya pentingnya transformasi bertahap dari e-government menuju AI-native government, kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi, penguatan kerangka hukum, akuntabilitas target yang terukur, pembangunan kedaulatan digital, serta penempatan AI sebagai isu yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga demokrasi, keadilan digital, dan martabat manusia.

Melalui Brown Bag Discussion ini, FIA UI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kajian administrasi publik yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademisi, peneliti, dan praktisi mengenai peluang serta tantangan pemanfaatan AI dalam tata kelola kebijakan publik dan transformasi pemerintahan digital di Indonesia.