[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]DEPOK. Reformasi birokrasi menjadi tema yang relevan dengan perubahan global saat ini. Pemerintah diharapkan berinovasi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan era digital. Hal ini yang mendasari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkerjasama dengan Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) dan Ikatan Alumni (ILUNI) FIA UI mengadakan lokakarya yang bertema “Public Sector Governance in Digital Era: Enhancing Policy and Innovation.”
Dalam lokakarya ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono, M.Ec. menyampaikan sebetulnya pemerintah sudah sadar dengan perubahan era digital karena memang transformasi di sektor publik menjadi keharusan. “ Hanya saja saat ini e-government dilaksanakan masih terpisah-pisah, belum terintegrasi,” kata Boedino saat menjadi Keynote Speaker pada Selasa (4/9) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.
Hal ini juga menjadi perhatian Dekan FIA UI, Prof. Dr. Eko Prasojo dalam presentasinya terkait The New Public Governance. “Sebagai fakultas yang fokus dalam ranah tata kelola organisasi, kami berupaya untuk memberikan masukan dan saran dalam proses transformasi digital governance,” katanya saat membuka presentasi.
Menurut Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ini ada 3 kunci agar tata kelola pemerintahan dapat bersaing di era digital saat ini. Pertama, struktural terkait tata kelola pemerintahan sehingga tidak bekerja sendiri tetapi berkolaborasi. Kedua, transformasi kultural terkait pola pikir melayani, amanah dan berintegrasi. Ketiga, transformasi digital terkait kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Sekedar informasi, acara ini dihadiri M. Jusuf Ateh (Deputi Menteri PANRB), Prof. Djisman Simanjuntak (Rektor Prasetia Mulia), Prof. Djohermansjah Djohan (Mantan Dirjen Otda Kemdagri dan dosen IPDN). Lokakarya ini juga diikuti 100 peserta yang berasal dari pimpinan pemerintah daerah, akademisi, serta para undangan yang perhatian pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih. Acara ini merupakan rangkaian menuju malam penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018 yang akan diadakan IIPG pada 26 Oktober 2018. (MI)[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
