Tiga Kunci Pemerintahan Indonesia yang Bersih, Demokratis, dan Efektif

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]Depok (27/4) – Pemerintahan Indonesia harus mempertimbangkan tiga kunci prioritas dalam mengembangkan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. saat menjadi pembicara pada Simposium Internasional The 2018 KRI-ODPC Reform Policy Symposium & Regional Workshop di Hanoi, Vietnam, Rabu (25/4/18).

“Pertama, pemerintah harus mau dan mampu mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam performa pemerintahan, tidak hanya sekadar ada melainkan ada dan berdampak,” ujarnya.

Poin kedua, menurut Wakil Menteri PAN RB periode 2011-2014 ini, Pemerintah Indonesia harus bisa mengubah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Dan poin ketiga, pemerintah harus bisa meningkatkan jumlah keterlibatan publik di dalam menentukan kebijakan publik,” jelasnya.

Hadir menemani Dekan FIA UI pada forum ini Deputi MenpanRB RI Dr.(Cand), M. Yusuf Ateh dan Direktur UICSGAR Dr. Rudiarto Sumarwono.

Diketahui, agenda tahunan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi kementerian dalam negeri, kementerian reformasi, komisi aparatur sipil negara, serta akademisi dan pakar dari sepuluh negara di Asia. (DS)[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]