Praktik buruk demokrasi di Indonesia seperti korupsi, serta biaya politik yang mahal mengarahkan Indonesia kepada terjadinya bad governance. Oleh karenanya, reformasi administrasi publik (birokrasi) yang berbasis pada substansi dan hasil di Indonesia sangat diperlukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo pada saat memberikan pidato ilmiah dalam The 20th Anniversary Habibie Center, Selasa (12/11/19).

Menurutnya, arah perubahan administrasi publik di Indonesia harus selaras dengan globalisasi dan digitalisasi dalam administrasi publik.

“Beberapa tahun ke depan Indonesia harus pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan (rule based) kepada birokrasi yang berbasis kinerja (performance based),” ujarnya.

Berikutnya, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan untuk membangun able people, agile process, positive culture dan adaptive policies.

“Selain itu, Indonesia juga akan memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM Aparatur dari Closed Career System menuju Open Career System,” jelasnya.

Tata kelola pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi juga dinamis (democratic and dynamic governance) dibutuhkan untuk pembangunan di Indonesia.

Diketahui, Eko Prasojo dianugerahkan Habibie Award Periode XXI Tahun 2019 Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Eko memperoleh penghargaan tersebut karena kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Hingga saat ini, The Habibie Award telah dianugerahkan kepada 62 tokoh di Indonesia.