Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo menegaskan bahwasanya reformasi yang sudah dilakukan di Indonesia sampai saat ini masih sebatas bagian luar saja (kulit). Menurutnya, perbaikan kualitas layanan publik yang sudah dilakukan pemerintah masih belum menyentuh ranah birokrasi yang fundamental.
“Belum melibatkan organ-organ dalam pada birokrasi, jadi masih di kulitnya saja. Padahal transforrmasi kelembagaan, regulasi, sumberdaya, budaya, dan digital ini membutuhkan SDM yang andal dan mengerti betul permasalahan, komitmen yang luar biasa serta reformasi yang bersifat fundamental,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam webinar Syndicate Forum – Reformasi Birokrasi.
Pria yang juga merupakan Ketua dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) ini menyatakan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan maka kondisi birokrasi yang ada akan sama seperti sebelum-sebelumnya. “Birokrasi kita masih memiliki budaya menguasai, ini kan budaya kolonial. banyak yang merasa berhadapan dengan birokrasi seperti berhadapan dengan tembok yang tinggi, karena kita tidak menyentuh birokrasi dari sisi dalam,” ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa masalah-masalah utama governansi publik di Indonesia perlu diselesaikan dengan cara mengubah organ dalam Reformasi Birokrasi. “Seperti struktur yang sangat hierarkis sehingga membuat pengambilan keputusan menjadi lambat, ego sektoral yang tinggi, contohnya KemenPAN-RB sudah menghitung kira-kira potensi inefisiensi dari struktur program kegiatan yang sebenarrnya tidak dibutuhkan masyarakat sekitar 392 triliun rupiah. Banyak program yang ada tapi tidak berkaitan dengan outcome dan imppact kepada masyarkat. Ini merupakan operasi jantung, bagaimana kita membuat struktur organisasi yang efisien, efektif, akuntabel. Downsizing struktur organisasi supaya lebih agile dan kapabel, serta kultur yang baik dan mementingkan outcome impact,” tukasnya.
Eko Prasojo melanjutkan, komplikasi pembagian fungsi juga menjadi bagian dari masalah. “Banyak fungsi yang ada tapi tidak dibutuhkan. Jadi orientasi bukan kepada fungsi tapi kinerja. Kalau ada fungsi pasti ada anggaran dan kegiatan. Sedangkan kalau ditanya outcome daan impactnya tidak ada yg bisa dengan jelas menjawab,” tegasnya.
Selain itu, rendahnya kualitas kebijakan, seperti kebijakan yang dibuat secara terburu-buru tanpa memperhatikan bukti-bukti yang ada, evidence based policy, knowledge repository, serta melihat dari best practices negara lain yang sudah berhasil. “Tidak memiliki ukuran kinerja yang jelas serta budaya kinerja yang lemah, yang ada pada kita adalah budaya korup di birokrasi. Harapannya kedepan dapat diubah dengan berbagai perubahan yang semakin jelas dengan keterlibatan teknologi informasi,” ujarnya.
Lalu, dengan mengenali masalah birokrasi yang ada di Indonesia, dirinya mengatakan harapan agenda Reformasi Birokrasi di Indonesia bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta peningkatan kepercayaan investor.
sumber: Youtube
