[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]Depok (4/5) – Indonesia masih memiliki beberapa poin sebagai refleksi terhadap laju birokrasi yang menjadi permasalahan mendasar bangsa.
Hal tersebut dipaparkan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo pada acara Forum Kebangsaan yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang Kampus UI Depok, Rabu (2/5/18) lalu.
“Pertama, perlu pembangunan nilai dasar dan budaya yang lebih mapan dalam birokrasi, karena permasalahan Indonesia pada umumnya ialah lemahnya efektivitas, efisiensi, kapabilitas pemerintahan serta kontrol terhadap korupsi,” ujarnya.
Berikutnya, Eko Prasojo memaparkan bahwa penyusunan talent pool nasional untuk SDM pemerintahan harus menjadi prioritas.
“Negara maju sekarang seperti Korea Selatan, Jepang, China, itu semua memiliki kesamaan strategi untuk maju, yaitu menempatkan anak terbaik bangsa dalam pemangku kebijakan” terang Eko.
Selain itu, menyocokkan kebutuhan SDM dengan kebutuhan pembangunan nasional menjadi penting mengingat banyaknya inefisiensi yang terjadi di pemerintahan.
“Berdasarkan data dari KemenpanRB, sebanyak 398 triliun dana Pemerintah mengalir ke lembaga yang tidak efisien kinerjanya. Padahal bila dana tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur serta human investment saya kira akan lebih baik,” terang Eko.
Terakhir, menurutnya revolusi mental bisa dimulai semenjak dini dari anak kecil hingga menengah.
“Fokus pendidikan anak dari kecil hingga menengah bisa berupa pendidikan karakter, sedangkan pendidikan tinggi fokus kepada riset yang mendukung pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun industri,” paparnya. (DS)[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
