Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menggelar sidang promosi Dr. M. Zainul Abidin, LL.M., Ak. secara virtual pada Senin (26/07/21).

Pada kesempatan tersebut, promovendus menyampaikan pidato berjudul “Menuju Desain Kebijakan Perpajakan Untuk Pengembangan Industri Panas Bumi: Perspektif Evidence-Based Policymaking”.

Kebijakan perpajakan dihadapkan pada tantangan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Di sisi lain, kebijakan pajak dituntut untuk fleksibel dalam mendukung daya saing ekonomi bangsa melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. “Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan perpajakan yang tepat dan optimal agar potensi dan sumber daya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Zainul.

Zainul sebagai Promovendus mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Sumber daya panas bumi tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka mencukupi kebutuhan energi yang semakin meningkat. “Panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan dan menghasilkan dampak terhadap lingkungan yang rendah sehingga sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, iklim investasi di sektor panas bumi masih menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya peran penelitian yang dapat menghasilkan evidence guna memperkuat proses kebijakan perpajakan yang dapat mendukung pengembangan panas bumi di Indonesia. “Evidence yang dihasilkan dari proses penelitian yang ketat dapat meningkatkan pengetahuan/pemahaman perumus kebijakan sehingga dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih efektif,” terangnya.

Menurutnya, saat ini kebijakan insentif perpajakan panas bumi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep evidence-based policymaking dengan proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi. Kesenjangan yang mendasar adalah belum adanya kegiatan evaluasi kebijakan sehingga informasi yang digunakan dalam proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi tidak lengkap dan akurat.

“Proses kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung pengembangan industri panas bumi berdasarkan pendekatan evidence-based policymaking dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas bukti untuk mendukung tahapan proses kebijakan. Keberadaan bukti tersebut harus memenuhi unsur objektivitas, kredibilitas, relevansi, dan kepraktisan. Pendekatan evidence-based policy making dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan insentif perpajakan dalam mendukung iklim investasi panas bumi,” jelas Zainul.

Lebih lanjut hasil senada juga disampaikan oleh Promotor yaitu Prof. Dr. Haula Rosdiana yang mengemukakan bahwasanya disertasi ini merupakan bagian dari payung riset kluster riset Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional (PolTax FIA UI), dengan sub tema riset kebijakan fiskal untuk mendukung ketahanan energi, dan hasil disertasi ini dapat terus memacu pembuatan kebijakan bidang perpajakan yang tepat sasaran dan strategis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan bahkan sinergis dengan agenda SDGs.

“Disertasi Doktor Zainul Abidin sejatinya hadir di saat yang tepat karena masalah ketahanan energi bukan hanya merupakan issue di Indonesia tetapi juga menjadi issue dunia, sebagaimana dapat dilihat dalam Millenium Development Goals yang kemudian dilanjutkan dalam Sustainable Development Goals. Dengan demikian disertasi ini sudah tepat issue dan tepat waktu, juga diharapkan juga berkontribusi sebagai masukan untuk kebijakan pajak yang tepat substansi dan tepat sasaran. Selain tentunya wajib memberikan kontribusi secara keilmuan” tutur Haula Rosdiana.

Adapun Promovendus menyampaikan tiga hal. Pertama, Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi/prosedur, memperbaiki regulasi yang mengatur kriteria/persyaratan insentif perpajakan panas bumi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, memberikan pendampingan dalam proses pengurusan investasi dan insentif perpajakan, serta melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan secara lebih efektif.

Kedua, Pemerintah perlu memperkuat proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi berdasarkan bukti (evidence-based policymaking) dan melengkapi proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi dengan kegiatan pemantauan (monitoring), penilaian (assesment) dan evaluasi kebijakan. Untuk meningkatkan objektivitas/kualitas kebijakan, Pemerintah perlu melengkapi proses formulasi kebijakan insentif perpajakan panas bumi dengan berbagai data/informasi dari hasil penelitian yang ketat. Untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan, Pemerintah perlu melibatkan para ahli, akademisi, dan peneliti yang memiliki kredibilitas dalam bidang keuangan publik dan energi baru-terbarukan. Untuk meningkatkan relevansi kebijakan, Pemerintah perlu memperkuat tujuan kebijakan yang dilengkapi dengan rincian/pedoman teknis berdasaran tujuan dan target yang ditetapkan, termasuk rencana sumber daya yang diperlukan. Untuk meningkatkan kepraktisan kebijakan Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang dihasilkan dari kegiatan penilaian (assessment), monitoring dan evaluasi. penerapan evidence-based policymaking secara teratur/periodik sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perubahan/penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan panas bumi.

Ketiga, Pemerintah perlu memberikan dukungan yang mencakup peningkatan kesadaran policymaker dan dorongan dari pimpinan terhadap penelitian, keterlibatan peneliti dalam proses kebijakan, serta proses kebijakan yang mengadopsi informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian. Di samping itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel dan internalisasi budaya penelitian dalam proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi di level policymaker dan pelaksana kebijakan. Dari aspek perencanaan kebijakan, proses kebijakan insentif perpajakan panas bumi perlu didasarkan kepada rumusan tujuan yang jelas dan terukur serta cara untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari aspek pelaksanaan kebijakan, desain kebijakan insentif perpajakan panas bumi perlu memperhatikan kapasitas pelaksanaan dan peningkatan pemahaman agar kebijakan dapat diterima dan dapat dieksekusi di lapangan.

Diketahui, Dr. M. Zainul Abidin, LL.M., Ak. merupakan lulusan doktor ke-6 di Program Pascasarjana FIA UI, dan promosi ini diketuai oleh Prof. Dr. Chandra Wijaya, dengan promotor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., dan kopromotor Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. dan anggota penguji Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., Dr. Ning Rahayu, M.Si, Dr. Hasan Rachmany, M.A., Dr. Titi Muswanti Putranti, M.Si., Dr. Inayati, M.Si., dan Dr. Machfud Sidik, M.Sc.

Leave a Comment