Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo memperkirakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dalam jangka panjang dapat menstimulasi daerah sekitar dan pembangunan infrastruktur seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah seharusnya memperhatikan perkembangan teknologi informasi di masa depan.
“Tapi, di sisi lain, ke depan size pemerintah akan merosot atau berkurang, aktivitas mulai berkurang karena kemajuan digital, para pekerja termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah dan rapatrapat bisa melalui teleconference. Gedung pemerintah juga akan kosong, walaupun nantinya baru bisa dilaksanakan pemindahan dalam waktu 15 tahun lagi. Apakah pemerintah sudah mengkaji dampak IT terhadap pemindahan ibu kota?” tanya Eko.
Menurutnya, desentralisasi dan otonomi daerah sudah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hanya tinggal perbaikan pada sistem pelayanan yang lebih efektif di daerah. Hal ini juga mengurangi urbanisasi dari daerah ke kota sehingga mempercepat pertumbuhan di daerah.
“Namun, masalah tata ruang juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Apalagi kalau swasta terlibat dalam pembangunan ibu kota. Pemerintah harus punya konsep yang kuat, jangan sampai diaturatur,” papar dia.
Selanjutnya, perubahan sosial budaya dan konllik sosial bisa saja terjadi, terutama mulai dari pemindahan ASN. Pemindahan swasta ke sana juga bisa menimbulkan konflik baru. “Ini diharapkan tidak mengubah orisinalitas daerah setempat.” tandasnya.
Diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Eko Prasojo pada acara Diskusi Publik “Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru” yang diadakan oleh Lembaga Riset Indef di ITS Tower, Jakarta (23/8/19).
