[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]Depok (11/5) – Perlu adanya perbaikan birokrasi dari berbagai aspek sehingga kasus korupsi yang acapkali melekat dalam berbagai proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dapat diminimalisasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo pada Seminar Nasional “Melembagakan Pilkada Bersih di Indonesia” yang diselenggarakan oleh klaster riset PGAR di Auditorium Gedung M Lantai 4, FIA UI, Rabu (9/5/18).

“Pertama birokrasi yang mampu mendekooptasi dari intervensi calon pilkada karena maraknya istilah politik dinasti di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga berpendapat bahwa menciptakan demokrasi yang murah dan memiliki perspektif pada pelayanan publik dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting agar antusiasme masyarakat dapat diimbangi dengan rasionalitas sehingga masyarakat bisa memilih dengan rasional,” ungkapnya.

Terakhir, dirinya menganjurkan agar Partai Politik (Parpol) sebagai elemen utama demokrasi di Indonesia diperkuat agar dapat merekrut sumber daya manusia yang baik dan mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Banyak kita lihat kasus dimana Parpol tidak mampu memajukan kader dari partainya sendiri sehingga mengambil SDM diluar yang tidak melalui proses kaderisasi yang baik. Parpol juga perlu diperkuat agar mampu merekrut dan membina SDM yang baik dan kompeten di sektor politik,” pungkasnya.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]