Jurus Negara Ginseng Mendorong Reformasi Tata Kelola Perpajakan
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]KOREA SELATAN. Tim klaster riset Politics of Taxation, Welfare and National Resilience (Poltax) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) melakukan penelitian tentang implementasi Automated Exchange of Information (AEOI) dalam kerangka reformasi tata kelola perpajakan di Korea Selatan pada 1-5 Oktober 2018. AEOI dipercaya tim ini sebagai salah satu instrumen alternatif untuk memperluas basis data yang selama ini sudah dimiliki pemerintah serta dapat menjadi momentum menuju single identity number.
Dalam perjalanannya di Korea Selatan, tim yang diketuai Dr Vishnu Juwono, S.E., M.I.A. ini bertemu dengan salah satu tokoh penting dibalik suksesnya reformasi perpajakan Korea Selatan, Vice President Korea Institute of Public Finance (KIPF) Kim Jae-Jin. Sekedar informasi, Kim pernah melakukan penelitian di Indonesia pada 2014. Dia menemukan bahwa beberapa permasalahan utama bangsa Indonesia terkait perpajakan yaitu data yang tidak terintegrasi, banyaknya transaksi dalam bentuk kas, dan minimnya dukungan politik. Sehingga menurutnya fokus utama yang perlu dilakukan negara berkembang seperti Indonesia adalah membangun infrastruktur penerimaan melalui data dan informasi.
Lembaga KIPF yang dipimpin Kim Jae-Jin ini berperan sebagai lembaga think thank dalam perumusan kebijakan yang secara resmi berada di bawah Kementerian Keuangan Korea Selatan. “Di sinilah kami melihat pentingnya akademisi dilibatkan dalam pembuatan kebijakan guna memberikan sudut pandang lebih luas,” kata Vishnu yang juga merupakan Koordinator Kerjasama International FIA U pada Selasa (3/10).
Tim peneliti FIA UI ini berkesimpulan terlalu fokusnya pemerintah pada upaya untuk meningkatkan penerimaan semata justru akan memunculkan kesan agresif. Isu yang sedang mengemuka di Indonesia ini, wajar saja mengundang ketidaknyamanan di kalangan wajib pajak. “Wajar saja, trust antara pemerintah dan wajib pajak jadi sulit terbangun,” kata doktor lulusan Inggris ini. Vishnu juga mengemukakan trust merupakan salah satu modal utama membangun sebuah bangsa. Sejatinya pajak merupakan salah satu refleksi relasi negara dengan warganya.
Sekedar informasi, selain Vishnu, tim ini juga beranggotakan Dosen FIA UI Lucas Filberto Sardjono, S.I.A., M.I.P. dan mahasiswa Program Pasca Sarjana FIA UI, Lambang Pujo Nagoro. (MI)[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]