Depok, 18 November 2025 – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) bersama Klaster Riset SOCI (Social & Cultural Innovation) menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk Networks and the State: Social Innovation Policy in Australia. Kegiatan ini menghadirkan Dr. David McGinniss, Deputy Associate Dean Faculty of Arts, University of Melbourne, sebagai pembicara utama dan berlangsung di Gedung Baru (Ruang Kelas 806) FIA UI.

Kuliah tamu ini diselenggarakan untuk menguatkan pemahaman mengenai Social Innovation Policy sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, baik di Australia maupun Indonesia.

Dalam pemaparannya, Dr. David menjelaskan bagaimana kebijakan publik di Australia berkembang melalui interaksi antara negara, pasar, dan komunitas. Ia menekankan bahwa banyak isu sosial masa kini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja karena keterbatasan kapasitas maupun akses terhadap pengetahuan warga. Oleh karena itu, jaringan (networks) lintas aktor—termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, hingga kelompok berbasis pengalaman—menjadi faktor krusial dalam proses ko-produksi kebijakan.

Dr. David juga memaparkan contoh-contoh implementasi social innovation di Australia, seperti pendekatan co-design yang melibatkan pengalaman hidup (lived experience) warga dalam merancang kebijakan, serta peran lembaga seperti Victorian Multicultural Commission dalam mendorong keberagaman, partisipasi masyarakat, dan tata kelola inklusif.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan inovasi sosial memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami konteks budaya, sejarah, ekonomi, dan teknologi, kebijakan dapat dirancang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, FIA UI dan Klaster Riset SOCI berharap dapat memperkuat kolaborasi akademik internasional serta memperluas kajian mengenai inovasi sosial dan tata kelola berkelanjutan. Kolaborasi ini juga diharapkan membuka kesempatan penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif.