Demokrasi, Pembangunan, dan Governansi di Indonesia Harus Diperbaiki
Presiden RI ke-3, Prof. Dr.-Ing. H. B.J. Habibie, mengatakan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki pascareformasi, terutama demokrasi, pembangunan, dan governansi. Pasalnya, demokrasi yang telah diraih berkat perjuangan seluruh elemen bangsa ini perlu terus disempurnakan agar keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai dan merata.
Hal tersebut dikatakan tokoh yang akrab disapa BJ Habibie saat memberikan orasi ilmiah pada acara Soft Launching The Habibie Institute for Public Policy and Governance (The HIPPG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Selasa (25/6/19). Institusi tersebut merupakan karya kolaborasi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dengan The Habibie Center.
“Harus ada yang mengkaji, jangan sampai pemerintah kembali menjual aset milik bangsa. Melindungi itu (aset bangsa) perlu Undang-Undang. Saya harap Institute ini dapat menjadi lembaga netral yang dapat meningkatkan kualitas daripada anggota pemerintah dan partai-partai yang harus memperjuangkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia serta mengajarkan kepada generasi muda bangsa melalui The Habibie School for Policy and Governance nantinya,” ujar Habibie.
Dirinya juga menjelaskan bahwa perjuangan membawa Indonesia ke demokrasi bertujuan agar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bebas dan merdeka.
“bebas dalam bertanggung jawab, merdeka dalam bertanggung jawab. Lalu kita harus kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta budaya, jangan sampai kita terdidik namun tidak berbudaya, atau sebaliknya. Kita boleh mengambil inspirasi dari negara manapun tapi tetap harus disesuaikan dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, dalam acara tersebut, Dekan FIA UI Eko Prasojo juga menjelaskan dalam sambutannya bahwa The HIPPG berfokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis.
“Universitas sebagai the center of knowledge harus berperan sebagai jembatan pengetahuan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu FIA UI yang merupakan center of excellence dalam kajian kebijakan, institusi, governansi, invoasi, dan budaya bekerjasama dengan The Habibie Center membentuk The HIPPG,” terang Eko.
Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anies juga menjabarkan dalam sambutannya bahwa demokrasi, pembangunan, dan governansi sejatinya tidak dapat dipisahkan dari sosok BJ Habibie.
“Di tengah-tengah turbulensi politik dan krisis ekonomi, Prof. Dr. BJ Habibie mewujudnyatakan transformasi tatanan politik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai produk peraturan perundangan, seperti, UU. 2/1999 Partai Politik; UU. 3/1999 Pemilu; paket undang-undang desentralisasi pemerintahan tahun 1999, dan UU. 28/1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Berbagai kebijakan strategis nasional tersebut adalah tonggak bagi demokrasi dan governansi serta pembangunan Indonesia selanjutnya,” ungkapnya.
Diketahui, acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta. Beberapa pejabat seperti Kepala Lembaga Administrasi Negara Adu Suryanto, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua KASN Sofian Effendi, Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana, Ketua Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Soffian Effendi, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, serta pejabat lainnya juga turut hadir pada acara ini.