Eko Prasojo: Reformasi Birokrasi adalah Sebuah Keharusan

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]Reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas nasional sejak 2004 adalah sebuah keharusan. Pasalnya, negara yang tidak melakukan reformasi birokrasi akan mengalami kegagalan dalam menjalankan produk pemerintahannya.

Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo pada acara “International Reform Symposium & Regional Workshop” yang berlangsung selama tiga hari di Bali, Jumat (14/03/19). Acara ini diselenggarakan oleh KemenpanRB dan FIA UI yang berperan sebagai co-host.

Di hadapan lebih dari 500 peserta yang hadir, Eko menyatakan bahwa permasalahan birokrasi di Indonesia seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik yang rendah, dan penganggaran yang tidak efisian dan efektif, menjadi fokus reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam empat tahapan.

“Selama fase pertama hingga ketiga (2004-2019), berbagai program seperti penerapan sistem merit dan monitoring, promosi terbuka, manajemen ASN, dan penguatan inovasi pelayanan publik menjadi prioritas pemerintah. Pada fase terakhir (2020), reformasi akan difokuskan pada penyusunan road map 2020-2025 dan grand design 2025-2040 demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Reformasi birokrasi telah membuahkan beberapa hasil seperti peningkatan daya saing nasional (5 peringkat), peningkatan indeks kemudahan berusaha (19 peringkat), dan peningkatan indeks efektivitas pemerintah (23 peringkat) (perbandingan 2016/2017 dan 2017/2018). Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintahan juga meningkat. Pada 2018, Trust Index Indonesia yaitu 71, naik 2 poin dibandingkan 2017.

Program inovasi yang digalakkan oleh pemerintah (Satu Institusi Satu Inovasi) juga dinilai berhasil. Tercatat, hingga saat ini, pemerintah pusat dan daerah telah memiliki lebih dari 5.000 inovasi. Semangat berinovasi telah menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi memerlukan kesinambungan dan komitmen dari seluruh pihak. Reformasi tidak akan sulit untuk dilaksanakan apabila ada komitmen dari seluruh pihak, baik pimpinan maupun staf. Tidak hanya itu, dukungan masyarakat terhadap pemerintah juga dipandang perlu demi terwujudnya cita-cita reformasi.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]