Depok, 8 Juli 2026 – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Sidang Promosi Doktor atas nama Fikri Akbarsyah Anza dengan disertasi berjudul “Menuju Open Governance System Berbasis Hak di Indonesia: Analisis Komparatif Kematangan SPBE 2018–2024 dan Model Strategi Desentralisasi Digital Pemerintah.” Sidang promosi doktor dilaksanakan di Auditorium EDISI 2020, lantai 4 Gedung M FIA UI.

Disertasi ini berangkat dari paradoks dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. M

Depok, 8 Juli 2026 – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Sidang Promosi Doktor atas nama Fikri Akbarsyah Anza dengan disertasi berjudul “Menuju Open Governance System Berbasis Hak di Indonesia: Analisis Komparatif Kematangan SPBE 2018–2024 dan Model Strategi Desentralisasi Digital Pemerintah.” Sidang promosi doktor dilaksanakan di Auditorium EDISI 2020, lantai 4 Gedung M FIA UI.

Disertasi ini berangkat dari paradoks dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Meskipun berbagai indikator menunjukkan peningkatan, seperti Indeks SPBE Nasional dan peringkat E-Government Development Index (EGDI), transformasi digital pemerintahan dinilai belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif terhadap kualitas tata kelola maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi empat tantangan utama dalam transformasi digital pemerintahan, yaitu dominannya kepatuhan administratif berbasis dokumen, fragmentasi sistem digital antarlembaga, kesenjangan kapasitas digital antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatnya risiko keamanan siber yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Melalui analisis komparatif terhadap perkembangan SPBE periode 2018–2024, penelitian menemukan bahwa pengembangan layanan digital masih didominasi oleh orientasi pada pemenuhan indikator penilaian, sementara aspek keterbukaan data, partisipasi publik, dan perbaikan proses tata kelola belum berkembang secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan perlunya transformasi yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan perlindungan hak digital masyarakat.

Sebagai kontribusi akademik, disertasi ini mengembangkan model Open Governance System (OGS) berbasis hak melalui kerangka OGS-Rights Framework. Model tersebut menempatkan hak digital warga negara sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, dengan menekankan pentingnya perlindungan privasi, keterbukaan data yang berkualitas, transparansi algoritma, serta penguatan budaya digital dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini mengusulkan strategi desentralisasi digital yang menempatkan pemerintah pusat sebagai penyedia standar infrastruktur digital nasional, sementara pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengembangkan layanan dan mekanisme partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan digital yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, disertasi ini merekomendasikan penguatan regulasi transformasi digital melalui pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, penyempurnaan indikator evaluasi pemerintah digital yang berorientasi pada dampak, penguatan interoperabilitas data antarlembaga, peningkatan kapasitas digital pemerintah daerah, serta pengembangan ekosistem inovasi digital yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Melalui disertasi ini, Fikri Akbarsyah Anza memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang transformasi digital, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik berbasis hak. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah digital di Indonesia menuju tata kelola yang lebih terbuka, kolaboratif, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si. selaku Ketua Sidang. Tim promotor terdiri atas Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc. sebagai Promotor dan Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. sebagai Ko-Promotor. Adapun anggota tim penguji adalah Saiful Islam, MBA, Ph.D., Dr. M. D. Enjat Munajat, S.Si., M.TI., Dr. Muh Azis Muslim, M.Si., dan Dr. phil. Reza Fathurrahman, MPP.

eskipun berbagai indikator menunjukkan peningkatan, seperti Indeks SPBE Nasional dan peringkat E-Government Development Index (EGDI), transformasi digital pemerintahan dinilai belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif terhadap kualitas tata kelola maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi empat tantangan utama dalam transformasi digital pemerintahan, yaitu dominannya kepatuhan administratif berbasis dokumen, fragmentasi sistem digital antarlembaga, kesenjangan kapasitas digital antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatnya risiko keamanan siber yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Melalui analisis komparatif terhadap perkembangan SPBE periode 2018–2024, penelitian menemukan bahwa pengembangan layanan digital masih didominasi oleh orientasi pada pemenuhan indikator penilaian, sementara aspek keterbukaan data, partisipasi publik, dan perbaikan proses tata kelola belum berkembang secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan perlunya transformasi yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan perlindungan hak digital masyarakat.

Sebagai kontribusi akademik, disertasi ini mengembangkan model Open Governance System (OGS) berbasis hak melalui kerangka OGS-Rights Framework. Model tersebut menempatkan hak digital warga negara sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, dengan menekankan pentingnya perlindungan privasi, keterbukaan data yang berkualitas, transparansi algoritma, serta penguatan budaya digital dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini mengusulkan strategi desentralisasi digital yang menempatkan pemerintah pusat sebagai penyedia standar infrastruktur digital nasional, sementara pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengembangkan layanan dan mekanisme partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan digital yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, disertasi ini merekomendasikan penguatan regulasi transformasi digital melalui pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, penyempurnaan indikator evaluasi pemerintah digital yang berorientasi pada dampak, penguatan interoperabilitas data antarlembaga, peningkatan kapasitas digital pemerintah daerah, serta pengembangan ekosistem inovasi digital yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Melalui disertasi ini, Fikri Akbarsyah Anza memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang transformasi digital, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik berbasis hak. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah digital di Indonesia menuju tata kelola yang lebih terbuka, kolaboratif, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si. selaku Ketua Sidang. Tim promotor terdiri atas Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc. sebagai Promotor dan Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. sebagai Ko-Promotor. Adapun anggota tim penguji adalah Saiful Islam, MBA, Ph.D., Dr. M. D. Enjat Munajat, S.Si., M.TI., Dr. Muh Azis Muslim, M.Si., dan Dr. phil. Reza Fathurrahman, MPP.