Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI ini mengatakan, usulan untuk mengembalikan pengawasan ASN kepada KemenPANRB bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.<\/p>\n
Karena, kata Prof Eko, KemenPANRB adalah regulator atau policy maker.<\/p>\n
“Dalam dunia administrasi publik modern, regulator dan pengawas biasanya dipisah,” jelas mantan Wakil Menteri KemenPANRB.<\/p>\n
Prof Eko pun menyebut, pada tahun 2011, RUU ASN adalah inisiatif komisi II DPR RI. Termasuk ide pembentukan KASN.<\/p>\n
Tujuannya mengawasi pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ASN yang sewenang wenang oleh pejabat politik (terutama kepala daerah,red).<\/p>\n
“Maka jika saat ini Komisi 2 yang mengusulkan pembubaran KASN terjadi kemunduran dalam sikap dan pandangan DPR mengenai profesionalisme birokrasi,” ucapnya.<\/p>\n
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menyampaikan beberapa masukan Komisi II DPR terhadap RUU ASN.<\/p>\n
Ia berpandangan, sebaiknya Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) dihapus dan kewenangan lembaga tersebut diberikan kepada Kemenpan-RB.<\/p>\n