{"id":17930,"date":"2021-12-03T08:19:34","date_gmt":"2021-12-03T01:19:34","guid":{"rendered":"https:\/\/fia.ui.ac.id\/?page_id=17930"},"modified":"2026-07-03T15:08:40","modified_gmt":"2026-07-03T08:08:40","slug":"lppia-fia-ui","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fia.ui.ac.id\/Id\/lppia-fia-ui\/","title":{"rendered":"LPPIA FIA UI"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Policy Brief<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (LPPIA FIA UI) melaksanakan kajian terkait Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Financial Technology di Indonesia pada tahun 2022.<\/p>

Kajian tersebut menerangkan terkait urgensi dan potensi implementasi financial technology di Indonesia yang terjadi karena digitalisasi dipelbagai sektor termasuk sektor keuangan. Terlebih terdapat perubahan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberikan dinamika baru terhadap perlakuan PPN bagi jasa keuangan sebagai jasa yang dikeluarkan dari daftar negatif (negative list) sehingga layanan jasa keuangan menjadi objek PPN.<\/p>

Ada pun tujuan pada kajian ini untuk (1) menganalisis perkembangan regulasi terkait Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Keuangan di Indonesia (perbandingan antara UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). (2) Menganalisis dampak perubahan regulasi terkait PPN dalam UU HPP terhadap penyelenggaraan layanan financial technology di Indonesia. (3) Menganalisis peraturan pelaksana UU HPP terkait PPN atas Jasa Keuangan dan (4) menganalisis peran para pemangku kepentingan dalam advokasi penyusunan peraturan pelaksana UU HPP.<\/p>

Hasil kajian lengkap dapat diakses pada dokumen berikut:<\/p>