Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar sidang terbuka promosi doktor dengan promovendus Muhammad Yusuf Ateh, yang merupakan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Kamis (17/12), di Balai Sidang UI, Kampus Depok. Turut menyaksikan berlangsungnya sidang tersebut, Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., Menteri PUPR DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Syafruddin Kambo, M.Si., Ir. H. Azwar Abubakar MM, dan Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
Muhammad Yusuf Ateh meraih gelar doktor pada bidang ilmu administrasi dari FIA UI, setelah berhasil mempertahankan hasil penelitian disertasinya yang berjudul “Konstruksi Dasar Penetapan dan Pemanfaatan Ukuran inerja Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Birokrasi yang Berkinerja dan Akuntabel” di depan para dewan penguji, dengan hasil sangat memuaskan.
Dalam disertasinya, pria yang akrab disapa Ateh ini menjelaskan bahwa di level pemerintah daerah terdapat tiga hal yang mendasari standar ukuran kinerja pemerintah, yaitu isu strategis daerah, visi – misi Kepala Daerah, dan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian di empat daerah best practice, penetapan ukuran kinerja dibagi ke dalam dua proses, yaitu proses di level pemerintah daerah dan proses di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Adapun faktor yang paling mendasari proses penentuan ukuran kinerja di level OPD, antara lain Strategic Objective oleh pemerintah daerah (termasuk indikatornya), mandat/alasan keberadaan organisasi, visi–misi OPD yang bersumber dari visi – misi Kepala Daerah, dan Isu strategis OPD yang bersumber dari isu strategis daerah,” ujar Ateh.
Menurutnya, meskipun secara umum memiliki kesamaan, masing–masing daerah memiliki cara dan tools yang berbeda dalam proses penetapan ukuran kinerjanya. Cara dan tools tersebut pada dasarnya mengarah kepada the logic model, baik dengan cascading kinerja maupun Causal Loop Diagram (CLD).
“The Logic Model bertujuan untuk menggambarkan suatu proses penerjemahan dan penetapan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja dari level atas organisasi hingga ke level individu dengan memperhatikan isu/permasalahan serta tugas dan fungsi masing-masing,” katanya menjelaskan.
Dengan proses ini, maka setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh individu dan unit/sub unit, serta pemanfaatan sumber daya diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
Sebagai penutup, Ateh menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penetapan ukuran kinerja telah memperhatikan levelling of objective. “Strategic Objective yang ditetapkan harus berupa final outcome dan melekat pada ukuran kinerja pemerintah daerah. Managerial objective yang ditetapkan harus berupa intermediate outcome serta melekat pada dua jenjang, yaitu sebagai ukuran kinerja level OPD/urusan dan ukuran kinerja level program/bidang. Operational objective yang ditetapkan minimal berupa output dan immediate outcome serta ditetapkan sebagai ukuran kinerja kegiatan, sub kegiatan, serta komponen penyusunnya,” ujarnya.
Hadir sebagai Ketua Tim Penguji yaitu Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D (Rektor UI). Sebagai promotor adalah Prof. Eko Prasojo (Dekan FIA UI) dan Prof. Martani Huseini selaku Co-Promotor. Adapun anggota dalam tim penguji yang hadir dalam Sidang Doktoral ini adalah Prof. Irfan Ridwan Maksum (Guru Besar FIA UI, Ketua Program Studi Pascasarjana FIA UI), Prof. Amy Y.S. Rahayu (Guru Besar FIA UI), Dr. Roy Valiant Salomo selaku Penguji Ahli dan juga Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara FIA UI, dan Dr. Machfud Sidik, dan Dr. Laode Rudita sebagai Penguji Ahli.
