Webinar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) merupakan salah satu agenda sekaligus penutup seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-6 FIA UI. Webinar yang digelar oleh FIA UI mengangkat tema Urgensi Big Data dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah.
Adapun narasumber dalam webinar ini adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. Ateh mengatakan bahwa kondisi saat ini menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang prediktif, fleksibel, dan adaptif. “Tantangan ini dijawab salah satunya melalui implementasi Open Government,” lanjutnya.
Selanjutnya Ateh mengatakan bahwa Open Government memiliki tujuan seperti meningkatkan hasil kebijakan yang lebih baik, efisiensi dan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, sosio-ekonomi yang lebih inklusif, dan meningkatkan budaya inovasi. “Implementasi Open Government yang optimal dapat dicapai bila didukung dengan pemanfaatan Big Data,” terangnya.
Dirinya menambahkan, Big Data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern dan mengidentifikasi isu yang menjadi concern bagi masyarakat. Pemanfaatan Big Data memungkinkan institusi pemerintahan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara targeted dan responsif, serta memudahkan respon balik ke masyarakat untuk perbaikan proses service delivery dan policy making,” tuturnya.
Ateh juga menjelaskan poin berikutnya bahwa tantangan yang menjadi luaran keberhasilan pemanfaatan Big Data yaitu strategi dan kebijakan yang jelas mengenai pemanfaatan big data sebagai sumber informasi, membangun kapasitas untuk mengumpulkan dan merestrukturisasi data, analisis, validasi akurasi informasi, serta menyajikan hasil pengolahan data yang baik.
“Berikutnya, bagaimana kedepannya mampu membangun kolaborasi pemerintah dan pihak swasta dalam menyaring informasi, serta membangun budaya interaksi digital antara publik dan pemerintah,” jelas Ateh.
Diketahui, webinar ini dihadiri lebih dari 360 peserta dengan dipandu oleh Dosen FIA UI Dr. phil. Reza Fathurrahman, MPP selaku moderator.
