WebAdmin_FIA
- Posted on
Keberadaan permukiman padat penduduk yang berada beberapa meter di bawah permukaan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Jakarta Timur, dianggap potret nyata kegagalan tata ruang Jakarta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim menilai, permukiman padat seperti di Klender bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, melainkan bukti dari perencanaan kota yang tidak memadai dan abai terhadap kebutuhan kelompok rentan.
“Jika kita melihat situasi yang ada, tentu kondisi permukiman yang berada di bawah permukaan jalan memiliki berbagai macam risiko. Risiko yang dihadapi, terutama terkait kualitas hidup warga, menjadi pertaruhan utama,” kata Aziz saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/1/2026).
Menurut dia, secara umum kondisi tersebut mencerminkan kegagalan tata ruang Jakarta yang sejak awal tidak mempertimbangkan keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Secara umum, kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perencanaan tata ruang yang tidak memadai dan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta,” ujar Aziz.
Keberadaan kampung-kampung padat di kawasan strategis kota menunjukkan tantangan multidimensi yang saling berkaitan.
Mulai dari keterbatasan ruang, buruknya infrastruktur, hingga persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
“Seluruh persoalan tersebut bermuara pada aspek kualitas kehidupan masyarakat yang menghuni wilayah permukiman tersebut,” kata dia.
Risiko lingkungan dan ancaman jangka Panjang
Permukiman padat yang berada di bawah permukaan jalan memiliki risiko berlapis.
Selain rawan kebakaran akibat kepadatan bangunan, posisi yang lebih rendah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap genangan dan banjir.
“Ketika permukiman berada di bawah permukaan jalan, potensi banjir juga cukup tinggi, ditambah dengan akses yang terbatas terhadap sanitasi dan layanan dasar lainnya. Kondisi ini tentu mengganggu dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat,” ujar Aziz.
Ia menekankan, ancaman tersebut memiliki dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, aspek kesehatan menjadi yang paling terdampak.
“Jika kita berbicara soal kesehatan, ancaman yang dihadapi antara lain kualitas udara yang buruk, keterbatasan akses ke fasilitas umum, potensi banjir, longsor, maupun erosi, yang kerap dialami oleh warga,” kata Aziz.
Dalam jangka panjang, kondisi hunian yang tidak layak akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Menurut Aziz, faktor utama yang membuat warga tetap bertahan di kawasan tersebut adalah keterbatasan akses dan kemampuan sosial ekonomi.
“Jika mengandalkan pilihan warga, sejatinya mereka tidak memiliki banyak opsi. Suka tidak suka, mereka terpaksa tinggal di wilayah seperti itu,” ujar dia.
Karena itu, ia menilai intervensi pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Intervensi tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan partisipasi warga.
“Langkah awal bisa dilakukan melalui pendataan warga yang bermukim di kawasan tersebut, termasuk status kepemilikan tanah. Setelah status tanah diketahui, langkah selanjutnya adalah menghadirkan program-program pemerintah untuk memperbaiki kondisi permukiman,” kata Aziz.
Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan, menurut dia, adalah program bedah kampung yang pernah dijalankan Pemerintah Provinsi Jakarta.
“Program bedah kampung diharapkan dapat menjadi dasar dalam penataan permukiman kumuh yang masih cukup banyak di Jakarta,” ujar dia.
Belajar dari program masa lalu
Aziz juga menyinggung Kampung Improvement Program yang pernah dijalankan pada masa lalu dan dinilai berhasil meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tanpa menggusur warga.
“Pada masa lalu, terdapat program seperti Kampung Improvement Program yang diharapkan dapat diadopsi kembali sebagai inisiatif penataan kampung padat dan kumuh di Jakarta,” kata dia.
Menurut Aziz, pendekatan tersebut relevan karena tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
“Proses penataan ini tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program CSR,” ujarnya.
Ia menegaskan, kunci dari penataan permukiman adalah integrasi kebijakan.
“Kata kuncinya adalah integrasi, karena selama ini program-program sering bersifat sektoral dan terfragmentasi sehingga gagal menjawab akar persoalan secara menyeluruh,” kata Aziz.
Empat dekade hidup di bawah jalan Di RW 01 Klender, permukiman di bawah Jalan I Gusti Ngurah Rai telah dihuni warga sejak sekitar 1980-an.
Ketua RW 01, Rahmat Satriono (60), mengatakan warga memanfaatkan ruang di bawah jalan yang sejak awal memang lebih rendah dari permukaan jalan utama.
“Jalannya memang tinggi dari awal, bukan karena ditinggikan belakangan. Di sini banyak got utama dari simpang. Di bawahnya itu kemudian dimanfaatkan warga buat bangunan,” ujar Rahmat saat ditemui di Sekretariat RW 01.
Menurut dia, saluran drainase utama kini tidak lagi berfungsi optimal. Air memang masih mengalir, tetapi sanitasi praktis tidak berjalan.
“Gotnya sendiri sekarang sudah tidak berfungsi optimal. Air memang masih mengalir, tapi sanitasi sudah mati,” kata Rahmat.
Sanitasi yang tak terpetakan
Rahmat mengakui, sebagian besar rumah di kawasan tersebut tidak memiliki sistem pengolahan air limbah.
Limbah domestik dialirkan langsung ke saluran terbuka dan bermuara ke Kali Sunter.
“Rata-rata rumah tidak punya SPALD. Limbah langsung ke saluran, terus ke kali. Rumah-rumah kecil, petak-petak, ukurannya cuma 4×4 atau 4×5 meter, jadi enggak memungkinkan bikin septic tank,” ujar fia.
Sekitar 50 persen rumah di kawasan paling rendah bahkan tidak memiliki MCK yang layak.
“WC ada, kamar mandi ada, tapi buangannya langsung ke got,” kata Rahmat.
Alasan warga bertahan
Meski kondisi lingkungan serba terbatas, warga bertahan karena lokasi yang sangat strategis.
Permukiman ini berada tepat di sisi jalan raya utama Jakarta Timur, bersebelahan dengan SMP Negeri 198 Jakarta Timur, dan berdampingan langsung dengan aliran Kali Sunter.
Warga hanya perlu menuruni tangga sempit untuk mencapai rumah mereka. Akses masuk ke kawasan hunian hanya tersedia melalui empat gang sempit dengan lebar tak sampai satu meter.
Pengamatan Kompas.com menunjukkan, gang-gang tersebut dipenuhi saluran air terbuka, papan kayu seadanya, serta bangunan berdempetan yang minim cahaya dan sirkulasi udara.
Aktivitas domestik berlangsung di lorong sempit, bercampur dengan bau lembap dari saluran air. Tuti (45), warga RT 07, telah tinggal di kawasan itu lebih dari 25 tahun. Rumahnya berada tepat di bawah permukaan jalan.
“Kalau mau ke jalan besar, ya harus naik tangga ini. Sudah biasa, dari dulu juga begini,” ujar dia.
Saat hujan deras, air kerap masuk ke rumahnya hingga setinggi mata kaki.
“Kalau hujan gede, air suka masuk. Tapi biasanya cepat surut,” kata Tuti.
Tuti mengakui rumahnya tidak memiliki septic tank karena tidak ada tempat. Meski demikian, ia bersedia direlokasi asalkan hunian pengganti tidak jauh dari lokasi saat ini.
“Kalau ada rumah susun dekat sini, saya mau. Yang penting jangan jauh-jauh,” kata dia. Hal serupa disampaikan Rono (38), warga RT 06 yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring.
“Kalau tempatnya jelas dan masih di sekitar sini, saya mau pindah. Yang penting kehidupan kami enggak makin susah,” ujar Rono.
Bagi warga RW 01 Klender, harapan mereka sederhana hunian yang lebih layak, lebih sehat, dan tidak jauh dari tempat tinggal sekarang.
“Kalau bisa dibangun hunian vertikal. Yang penting tempatnya jelas dulu,” kata Rahmat.
Ia berharap pemerintah hadir bukan hanya dengan rencana, tetapi langkah nyata.
“Masalah utama di sini bukan cuma posisi permukiman yang rendah, tapi pola hidup dan sanitasi yang tidak terpetakan. Lingkungan ini butuh penataan total,” tuturnya.
