Premanisme menjadi masalah besar yang mengganggu investasi di Indonesia, dengan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini bahas oleh Dr. Vishnu Juwono pada program CAKEPP TvOneNews.

Menurutnya, hal ini meliputi praktik pungli, intimidasi, dan pemerasan. Hal ini dapat terjadi tidak hanya di sector kecil-menengah saja, namun dapat terjadi juga di perusahaan besar. Para pengusaha sering dipaksa membayar ‘uang pelicin’ kepada oknum tertentu.

“Dampak premanisme dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat mengalami pemerasan di lingkungannya, seperti jalan raya dan tempat usaha. Premanisme dapat memicu kerusuhan sosial dan ketegangan antar warga,” Ungkap Dr. Vishnu.

Dalam tayangan program CAKEPP, Beliau menjelaskan berdasarkan data yang dililis oleh badan koordinasi penanaman modal, sejumlah investor asing telah membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian hukum yang dihadapi serta risiko tinggi terkait dengan keberadaan kelompok preman di sektor bisnis.

“Beberapa negara telah berhasil memberantas premanisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong menerapkan sistem hukum yang tegas serta menjunjung tinggi etika bisnis, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang aman,” Lanjutnya.

Menurut pendapatnya, keberhasilan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam mendukung iklim investasi. Indonesia perlu mengambil langkah serius untuk memberantas premanisme demi menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kompetitif.

“Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait keterbukaan dan akuntabilitas dalam perizinan daerah. Sistem Online Single Submission (OSS) harus dijalankan secara transparan dan diawasi ketat. Selain itu, penting untuk membangun sistem pengaduan investor yang cepat, responsif, dan terintegrasi,” Jelas Dr. Vishnu

Dr. Vishnu menyimpulkan bahwa penindakan tegas terhadap preman pasar maupun preman berdasi yang menyalahgunakan kekuasaan sangat krusial. Reformasi otonomi daerah juga perlu dilakukan, khususnya dalam investasi strategis. Untuk jangka panjang, membangun budaya integritas di tingkat lokal harus dimulai melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.