Depok, 3 Februari 2026 — Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Toward Human(e) Government: Pathways, Paradigms, and Personas in Public Sector Reform” dengan menghadirkan Prof. Jeanine O’Flynn sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi akademik untuk memperdalam pemahaman mengenai arah reformasi sektor publik global yang berorientasi pada manusia. Kuliah umum dilaksanakan di Auditorium EDISI 2020, Gedung M, Lantai 4.

Acara dibuka oleh moderator, Zuliansyah. Dalam pengantarnya menjelaskan latar belakang penyelenggaraan kuliah umum dan relevansinya dengan isu reformasi sektor publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang human-centered. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan FIA UI, Prof. Eko Prasojo, yang mengapresiasi kehadiran Prof. Jeanine O’Flynn dan berharap kegiatan ini dapat memperkaya perspektif sivitas akademika FIA UI dalam memahami dinamika dan tantangan reformasi sektor publik di tingkat global.

Dalam kuliah umumnya, Prof. Jeanine O’Flynn menekankan bahwa agenda reformasi sektor publik tidak lagi dapat bertumpu semata pada efisiensi, kinerja, dan kepatuhan prosedural. Tantangan kebijakan publik kontemporer—seperti ketimpangan sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta kompleksitas pelayanan publik—menuntut pendekatan pemerintahan yang lebih manusiawi (human(e)), yakni pemerintahan yang mampu memahami pengalaman warga, kebutuhan emosional, dan konteks sosial tempat kebijakan dijalankan.

Prof. Jeanine menjelaskan konsep pathways sebagai berbagai jalur reformasi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih human-centered, mulai dari desain kebijakan, tata kerja organisasi publik, hingga pola interaksi antara negara dan warga. Reformasi, menurutnya, tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan struktural berskala besar, tetapi juga dapat dimulai dari perubahan praktik sehari-hari yang lebih peka terhadap kondisi nyata masyarakat.

Lebih lanjut, melalui konsep paradigms, Prof. Jeanine menguraikan pergeseran paradigma administrasi publik dari pendekatan hierarkis dan berbasis kontrol menuju paradigma kolaboratif yang mengedepankan empati, kepercayaan, serta pembelajaran bersama. Pemerintahan yang human(e) dipandang sebagai mitra warga dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dan saling terkait.

Sementara itu, dalam konsep personas, Prof. Jeanine menyoroti peran krusial individu dan aktor dalam birokrasi publik. Reformasi sektor publik sangat ditentukan oleh nilai, sikap, dan kepemimpinan pejabat publik sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Aparatur negara didorong untuk memaknai perannya tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kebijakan dan layanan yang adil, inklusif, dan bermakna.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang menyoroti tantangan penerapan konsep human(e) government di negara berkembang, peran kepemimpinan publik, serta relevansinya bagi birokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Kegiatan ditutup dengan closing statement dari Prof. Eko Prasojo yang merangkum poin-poin utama diskusi dan menegaskan pentingnya pendekatan pemerintahan yang lebih berorientasi pada manusia dalam agenda reformasi sektor publik ke depan.