Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan dua Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun sebuah pedoman dokumen administratif dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi kawasan konservasi di Indonesia.
Hasil nyata dari kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Kawasan Konservasi di Hotel Luminor pada Senin 28 November 2022.
Dekan FIA UI Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M., yang turut hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut menyampaikan bahwa buku pedoman yang sudah disusun bersama tersebut dapat memberi manfaat bagi pemereintah daerah, juga bagi KKP untuk dapat lebih mudah dan cepat menyusun BLUD.
Dirinya juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini juga merupakan bentuk perwujudan dari peran Perguruan Tinggi Negeri dalam Tri Dharma. “Kami akan dengan senang hati, terbuka untuk membantu di daerah, di kawasan konservasi, dalam penyusunan dokumen administratif untuk pembentukan BLUD,” ujarnya.
Prof. Chandra juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dalam hal ini kepada Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) FIA UI, agar turut berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman tersebut.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., yang memberikan keynote speech pada acara tersebut juga menyampaikan bahwa UI sepenuhnya mendukung program pemerintah ini.
“Tentunya dengan adanya pedoman ini kita semua berharap efektivitas kawasan konservasi semakin optimal. Namun di sisi lain lemahnya kualitas dan kuantitas personil pengelola di lapangan masih menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Dirinya berharap bahwa kerja sama dengan UI dan stake holder lainnya kedepannya dapat menyelesaikan masalah sumber daya manusia tersebut.
Diketahui, dalam acara ini juga disampaikan keynote speech oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. serta Dr. Ummi Salamah, S.Psi., Psikologi., M.Psi., selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (LPPSP FISIP UI) yang juga turut berkontribusi dalam penyusunan pedoman tersebut.
