Depok, 18 Desember 2025 — Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyelenggarakan Webinar Akhir Tahun DeLOGO sebagai bagian dari rangkaian seminar bertema “Reorientasi Desentralisasi dan Kepemimpinan Daerah: Menimbang Ulang Relasi Pusat–Daerah dalam Tata Kelola Otonomi.” Webinar hari pertama ini memfokuskan diskusi pada evaluasi relasi kewenangan pusat–daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi.

Diskusi diawali dengan pemaparan mengenai filosofi dan tujuan otonomi daerah. Para narasumber menegaskan bahwa desentralisasi di Indonesia bukanlah sebuah pilihan, melainkan keniscayaan yang lahir dari kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam. Otonomi daerah dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, yang ukurannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan ekonomi, dan kualitas demokrasi. Selain itu, desentralisasi juga ditegaskan sebagai amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945.

Dalam evaluasi 25 tahun pelaksanaan otonomi daerah, para pembicara mencatat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti meningkatnya harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum optimal karena masih adanya ketimpangan kapasitas antardaerah. Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam pembangunan demokrasi, yang tercermin dari posisi indeks demokrasi nasional yang berada dalam kategori flawed democracy. Relasi pusat–daerah yang belum proporsional kerap memicu resistensi daerah akibat perlakuan yang dinilai tidak adil.

Webinar ini juga mengangkat berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari desain kewenangan, kelembagaan, kepegawaian dan ASN, keuangan daerah, hingga pelayanan publik dan mekanisme pembinaan serta pengawasan. Para narasumber menyoroti bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, politik lokal yang belum sehat, serta kualitas tata kelola birokrasi masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan otonomi yang efektif.

Dalam konteks desain kewenangan, diskusi menekankan perlunya pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan dasar dan sektor unggulan daerah agar pelaksanaan otonomi lebih fokus dan efisien. Pendekatan asimetris dalam pemberian kewenangan juga dinilai penting, dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah. Otonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik yang memungkinkan daerah berkembang secara lebih demokratis.

Fenomena resentralisasi menjadi sorotan utama dalam webinar ini. Penarikan kembali kewenangan daerah melalui berbagai regulasi sektoral dinilai berpotensi melemahkan semangat desentralisasi. Para narasumber menegaskan pentingnya menemukan titik keseimbangan baru dalam hubungan pusat–daerah, di mana pemerintah pusat berfokus pada fungsi regulasi, pembinaan, dan pengawasan, bukan pada implementasi langsung di daerah.

Dari sisi kapasitas fiskal, diskusi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 1 persen kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi agenda penting ke depan.

Webinar juga menyinggung perlunya rekonstruksi kelembagaan di tingkat pusat, termasuk wacana pengurangan jumlah kementerian dan lembaga. Jumlah kementerian yang dinilai terlalu banyak dianggap tidak sejalan dengan semangat desentralisasi, sehingga diperlukan penataan ulang dengan pendekatan function follows strategy agar peran pemerintah pusat lebih strategis dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Klaster DeLOGO FIA UI akan melanjutkan kajian mengenai reorientasi desentralisasi dan kepemimpinan daerah serta menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Rekomendasi juga diarahkan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan, memperkuat otonomi fiskal, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan inovasi daerah.

Melalui webinar ini, DeLOGO FIA UI menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia.