Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19 di Indonesia: Gagap dan Terlambat

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia awal desember ini membuat semua negara mengalami gagap. Namun, banyak negara yang berhasil melawan pandemi tersebut dengan kebijakan publik yang tepat. Sayangnya, Indonesia termasuk negara yang tidak hanya gagap, namun juga terlambat dalam mengantisipasi serta menangani Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan oleh Pakar Kebijakan Publik Agus Priambodo yang menjadi salah satu narasumber pada acara bedah buku “Kebijakan Publik Penanggulangan Pandemi Covid-19” yang diadakan oleh Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Sabtu (18/7/20).

Menurutnya, kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia membutuhkan perencanaan yang jelas dan sistematis. “Kebijakan menangani Corona dijadikan perlu diperhatikan secara strategis untuk mengantisipasi,” tuturnya.

Selain itu, narasumber berikutnya Edie Haryoto selaku Partner PH&H Public Policy Interest Group, menjabarkan analisisnya bahwa kebijakan yang seharusnya dilakukan berkaca dari negara-negara lain yang berhasil menanggulangi pandemi. “Pandemi ini bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue), sehingga Pemerintah sebaiknya memiliki karakter seperti itu. Namun Indonesia mengalami kondisi lack of response, lack of data, dan terjadi juga ego sektoral” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, bahwa pada saat ini yang paling penting untuk dilakukan adalah pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang bersifat Erga Omnes, yaitu kebijakan dimana semua pihak harus terlibat, tidak hanya pemerintah sendiri saja.

“Maka untuk menangani ini, transparansi data, kebijakan yang tepat dan independen, komprehensif, serta tidak tergantung kepada pengaruh seseorang atau sesuatu, membangun kepercayaan pada publik, serta komunikasi yang efektif merupakan kunci yang kami lihat berdasarkan perbandingan dengan negara lain,” ungkapnya.

Narasumber ke tiga, Sofia Wasiat juga memaparkan bahwasanya pemerintah perlu memiliki kebijakan yang konkret dan terstruktur untuk mencegah mencegah Covid-19 masuk Indonesia. “Pemerintah perlu memikirkan segala skenario kebijakan, sehingga dapat menghindari kesan tergesa-gesa dan koordinasi lintas sektor dapat optimal” tukasnya.