Depok, 7 Januari 2026 — Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Adi Nuryanto, mengungkapkan bahwa kerja sama luar negeri di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi telah mengalami pergeseran makna yang sangat signifikan. Kerja sama internasional tidak lagi sekadar dipahami sebagai aktivitas pelengkap diplomasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis negara dalam membangun daya saing nasional berbasis pengetahuan.

Hal tersebut disampaikan Adi Nuryanto dalam sidang promosi doktoral melalui disertasi berjudul “Penerapan Business Intelligence pada Internasionalisasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Kinerja Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.” Disertasi ini menekankan pentingnya peran birokrasi publik sebagai aktor utama dalam mengelola kerja sama luar negeri dan menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global.

“Internasionalisasi birokrasi yang diperkuat oleh Business Intelligence bukan hanya relevan bagi peningkatan kinerja kerja sama luar negeri, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi penguatan kapasitas negara dalam membangun daya saing pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Indonesia di tingkat global,” ungkap Adi Nuryanto.

Dalam disertasinya, Adi Nuryanto memposisikan birokrasi nasional bukan sebagai aktor pasif yang hanya menyesuaikan diri terhadap tekanan eksternal, melainkan sebagai aktor administratif yang memiliki agensi, kapasitas, dan kepentingan sendiri dalam membangun relasi internasional. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran birokrasi sebagai pengelola kerja sama internasional, bukan sekadar pelaksana kebijakan luar negeri.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana internasionalisasi birokrasi berperan dalam meningkatkan kinerja kerja sama luar negeri di Kemdiktisaintek, mengkaji praktik internasionalisasi birokrasi di berbagai negara, serta menganalisis penerapan Business Intelligence—khususnya Knowledge Mining Intelligence dan kualitas informasi—sebagai pengungkit strategis dalam pengambilan keputusan birokrasi publik.

Pendekatan Business Intelligence dalam penelitian ini dimaknai sebagai sistem intelijen strategis dan proaktif yang dirancang untuk meningkatkan ketangkasan institusional, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Knowledge Mining Intelligence berperan penting dalam mengonversi data kerja sama internasional yang tersebar dan terfragmentasi menjadi pengetahuan strategis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan paradigma post-positivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Atase Pendidikan sebagai informan kunci, studi dokumen kebijakan dan regulasi, serta benchmarking terhadap praktik internasionalisasi birokrasi di sejumlah negara. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean tematik, reduksi data, triangulasi, dan interpretasi mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internasionalisasi birokrasi di Kemdiktisaintek telah berjalan, namun masih didominasi oleh pendekatan administratif dan kepatuhan prosedural. Kerja sama luar negeri cenderung dikelola sebagai rangkaian aktivitas yang terpisah, dengan koordinasi lintas unit yang belum optimal serta data kerja sama yang belum terintegrasi secara komprehensif. Kondisi ini menyulitkan birokrasi dalam memetakan mitra strategis, menetapkan prioritas kerja sama, dan mengelola outcome kerja sama secara berkelanjutan.

Sebaliknya, praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa birokrasi dengan kinerja kerja sama luar negeri yang kuat ditopang oleh tingkat otonomi fungsional yang lebih tinggi, adaptivitas terhadap dinamika global, serta pemanfaatan Business Intelligence secara aktif. Sistem ini digunakan untuk memetakan peluang strategis, memprediksi tren global, dan mengevaluasi dampak kerja sama secara berkelanjutan.

Disertasi ini menegaskan bahwa penerapan Business Intelligence berpotensi menjadi fondasi baru tata kelola kerja sama luar negeri yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, internasionalisasi birokrasi tidak lagi dipahami sebagai beban administratif, melainkan sebagai proses strategis yang berorientasi pada hasil.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian internasionalisasi birokrasi dalam konteks negara berkembang, serta kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kerja sama luar negeri di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Indonesia.

Sebagai informasi, sidang ini diketuai oleh Prof. Dr. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si., dengan Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., Magister Manajemen selaku Promotor dan Dr. Fibria Indriati Dwi Liestiawati, M.Si. sebagai Ko-Promotor, serta didukung oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, Magister Manajemen, Dr. Maralus Panggabean, S.E., S.H., M.Sc., Dr. Pantius D. Soeling, M.Si., dan Dr. Phil. Reza Fathurrahman, M.P.P.