Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dalam Executive Development Program (EDP) Advokasi Kebijakan. Program ini merupakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
“Saya mewakili FIA mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Pratama di Balitbang Hukum dan HAM yang telah memberikan kepercayaan kepada kami melalui LPPIA untuk menggelar Program Pengembangan Executive demi peningkatan kompetensi ASN di balitbang Hukum dan HAM,” kata Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M selaku Dekan FIA UI.
Hal tersebut diungkapkan Prof. Chandra dalam acara Pembukaan Executive Development Program pada Selasa, 27 September 2022. Lebih lanjut, Prof. Chandra menyebut bahwa dalam program ini, setiap peserta akan mendapatkan beberapa manfaat yakni mampu memahami konsep advokasi kebijakan dan analisis lingkungan kebijakan; mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring evaluasi advokasi kebijakan; dan mampu mengimplementasikan komunikasi efektif dengan target dan waktu yang terukur.
Selain itu, para peserta program EDP ini juga diharapkan dapat mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan, dan fasilitas kepada pemangku kepentingan; serta mampu mengevaluasi teknik, metode, dan strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode dan strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi pemangku kepentingan.
“Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu dalam membentuk advokat-advokat yang berkualitas di Balitbang Hukum dan HAM. Saya berpesan, program ini merupakan program yang sangat penting agar Bapak/Ibu dapat menjadi advokator. Peran Bapak/Ibu selaku advokator penting sekali dalam menunjang BSK. Harapan saya kedepan, Bapak/Ibu dapat menjadi tulang punggung penunjang kinerja BSK ke depan saat menjadi seorang advokator,” kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Yayah Mariani, S.H., M.H.
Sebagai informasi, acara ini berlangsung secara online melalui platform zoom meeting yang dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Yayah Mariani, S.H., M.H., serta pimpinan dari Balitbang Hukum dan HAM.
