Klaster Riset

Klaster Riset FIA UI

Nama Klaster Riset    : Policy, Governance and Administrative Reforms

Ketua Klaster Riset    : Prof. Dr. rer. publ. Eko Prasojo, SIP, Mag. rer. publ.

Email Klaster Riset     : research.pgar@gmail.com

Internal Website         : PGAR-FIA

Deskripsi Klaster Riset:

Klaster riset “Policy, Governance, and Administrative Reforms” merupakan perkembangan lanjutan dari kegiatan-kegiatan keilmuan yang dilakukan ketua dan para anggota klaster selama lebih dari satu dekade terakhir. Terutama melalui pembentuk klaster riset “Demokrasi, Governance, dan Desentralisasi” pada 2014 di Universitas Indonesia, riset berkutat pada reformasi administrasi yang dianggap mengalami implikasi perkembangan demokratisasi, khususnya  di  Indonesia, sekaligus bentuk  lainnya  berupa  desentralisasi  dalam  kerangka  perimbangan  kewenangan  secara  vertikal antara pemerintah dan pemerintahan daerah, juga dalam kerangka redistribusi peran dalam menjalankan fungsi-fungsi negara kepada aktor governance lain, seperti masyarakat sipil dan pasar.

Baik  yang  diidentifikasi  sebagai  perdebatan  teoretik  di  lingkungan  akademik  maupun  yang berkenaan dengan administrasi publik dalam konteks keindonesiaan, pengalaman riset sejauh ini menemukan  proses  perkembangan  evolusioner  hubungan  antar aktor  dalam  governance  terjadi seiring dengan dinamika proses kebijakan publik, perilaku aktor, serta kinerja reformasi administrasi dewasa ini. Proses kebijakan publik, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasinya tidak hanya menjadikan administrasi sebagai aktor pelaksana kebijakan tetapi menempatkannya secara proaktif dalam merumuskan, bahkan melakukan manajemen politik dalam menegosiasikan kepentingan  birokrasi  yang  seringkali  berhadap-hadapan  secara diametral  terhadap  kepentingan pejabat politik. Perilaku aktor dalam konteks ini memunculkan redefinisi yang lebih kompleks dibandingkan persoalan yang dikenal sebagai principal-agent gap dan perebutan sumberdaya bersama (common-pool resource).

Pemaknaan yang kompleks tersebut bersinggungan dan mengarah pada pembentukan nilai publik, etika,  serta  kebutuhan  pada pergeseran  model  akuntabilitas,  dari  yang  sebelumnya terdikotomi antara akuntabilitas politik vs. akuntabilitas birokrasi kemudian menjadi akuntabilitas yang melekat pada diskresi, sekaligus penekanan pada otonomi profesionalisme birokrasi dalam interaksinya dengan aktor governance lain. Hal ini pada akhirnya turut menjelaskan stagnasi kinerja reformasi administrasi yang pada taraf tertentu punya kecenderungan ke arah titik balik ke kondisi sebelum reformasi administrasi dilakukan.

Beraras pada perkembangan riset sebelumnya, klaster riset ini memahami bahwa administrasi publik negara mana pun menghadapi situasi persoalan akut (wicked problems) yang terakumulasi dari persoalan-persoalan publik yang rumit (complex), tanpa kepastian (uncertain), dan tak kunjung usai (relentless). Sekalipun berbagai rekomendasi solusi tersedia untuk mengatasinya, solusi-solusi tersebut acapkali saling berkompetisi dan menegasikan satu sama lain sehingga justru memunculkan persoalan baru. Untuk menghadapinya klaster riset ini hendak menelaah dan mengembangkan implikasi  pengembangan  administrasi  menjadi  governance  di  atas  trajectories  tertentu  sebagai tindak   lanjut   hasil   studi-studi   mutakhir,   misalnya   melalui   kombinasi   beberapa   karakter pemerintahan dan nonpemerintahan dalam suatu mekanisme pasar tanpa meniadakan peran penting negara, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam governance, serta inovasi kelembagaan dan kebijakan publik. Telaah akan sangat bertumpu pada sejumlah pendekatan mutakhir, seperti neo-institutionalism, dynamic governance, whole-of-government, dsb, tanpa mendikotomikan pelbagai paradigm, antara Continental-European vs. Anglo-American Public Administration, tetapi juga mengedepankan pengembangan paradigma Nonwestern Public Administration.

Klaster Riset ini memiliki fokus kajian yang sebangun dengan bidang riset unggulan Universitas Indonesia (UI), yaitu, Governance, Democratization and Public/Social Policy. Kesesuaian fokus kajian ini dengan  bidang riset unggulan UI tersebut terlihat pada topik utama penelitian  yang menyasar pada isu-isu krusial, sebagaimana diuraikan di atas. Lembaga-lembaga penelitian dan asosiasi ilmu administrasi publik yang menjadi tempat para anggota klaster riset terdaftar dan aktif di dalamnya, seperti IIAS (International Institute of Administrative Science), EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration); dan AAPA (Asian Association for Public Administration) semakin memberikan fokus perhatian pada kajian policy, governance, and administrative reforms, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika sebagai tema besar yang diusung dalam setiap proyek penelitian, seminar/konferensi maupun berbagai kegiatan workshop.

Isu-Isu Stratejik sebagai Topik Penelitian dalam Klaster Riset PGAR adalah sebagai berikut:

A

Regulatory Administration & Clean Government 1.   Corruption Eradication

2.   Accountable Discretion

3.   Compliance & Fraud Examination

4.   Internal Audit & Oversight

B

Public Value & Leadership 5.   Public Trust

6.   Citizenship

7.   Leadership

8.   Values, Culture, and Ethics

9.   Knowledge Creation & Management

C

Policy & Institutional

Reengineering

10. Global governance

11. Public Private Partnership

12. Evidence-based Policy

13. Government Performance

14. Business Process Reengineering

15. Integrated Policy Process

16. Institutionalization & Organization Development

17. Prioritization & Informed Decision-making

18. Merit-based Public Apparatus Management

D

Governance of Innovation 19. Digital governance

20. Big Data and Business Intelligence

21. E-Government Maturity Evaluation & Modelling

22. Information Integration Analysis & Modelling

Nama Klaster Riset      : “Collaborative Governance and Dynamic Public Services”.

Ketua Klaster Riset      : Prof. Dr. Amy YS Rahayu, MSi

Topik-topik Klaster Riset:


Fokus

dan Tema

Bersama

Topik-Topik Penelitian sesuai Strata

Strata 1

Strata 2

Strata 3

 
 

POLICY

Kurikulum   (MK) :

1.Kebijakan Publik

2.Pelayanan Publik

dan e-gov

3.Administrasi

Pembangunan dan

RB

4.Local Government

5.Dinamika Tata

kelola

6.Hubungan

Keuangan Pusat

dan Daerah

7.Manajemen

Kinerja Sektor

Publik

1.Dinamika Kebijakan Tatakelola Pelayanan Publik

2.Gambaran praktik dinamika pelayanan kesehatan melalui JKN

2.Dinamika kerjasama institusi dalam pemerintahan desa

3.Proses pengambilan keputusan untuk mengatasi pelayanan perizinan

4.Implementasi Kebijakan Manajemen Kinerja Pelayanan Publik

5.Implementasi Kebijakan e-Gov

6. Implementasi Kebijakan Dana Desa

1.Dinamika berbagai Kebijakan sector publik yang melibatkan triple helix dan quadroplehelix

2.Analisis dinamika kebijakan dan tatakelola dalam Pelayanan Kesehatan

3. Dinamika Kebijakan e-Gov dan implikasikasinya terhadap pelayanan publik

4.Kegagalan pemerintah dalam dinamika kemitraaan pelayanan

5.Dinamika penguatan birokrasi pelayanan publik

6.Aspek dynamic governance dalam pengambilan keputusan

1.Model kontingensi dan dinamika proses kepemimpinan dalam sektor publik

2.Pola multi level governance dalam kebijakan pengembangan dana desa

3.Dinamika governance dalam kebijakan energy

4.Dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait disfungsi jabatan kepala desa

5. Sinkronisasi Implementasi kebijakan Dana Desa

6. Dinamika kebijakan perubahan Pel.Publik

Collaborative Governance

Kurikulum (MK):

1.Manajemen

Perencanaan

Strategis

2.Teori Organisasi

3.Inovasi dan

Perubahan

Organisasi

4. Local Government

5. Pelayanan Publik

dan e-Gov

1.Collaborative governance dalam pengelolaan dana desa

2. Pemberdayaan

UMKM

3.Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

4. Analisis Efektifitas Instrumen Qlue dalam pelayanan kebersihan di DKI-Jakarta

5. Upaya Pemberdayaan Manajemen Pelayanan Umum

6. Kolaborasi Penanggulangan masalah sampah di DKI Jakarta

1. Collaborative Governance : Menuju upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri (Kasus Desa Babakan Madang-Bogor)

2.Mekanisme kemitraan antar desa dalam peningkatan potensi desa

4. Upaya peningkatan Kapasitas Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik on-line

5.Tatakelola kolaboratif dalam pengembangan inovasi dan  kewirausahaan

6.Tatakelola

kolaboratif dalam

Pengawasan ASN

7.Tatakelola

kolaboratif dalam

membangun kinerja

sektor publik

1.Tatakelola

Kolaboratif  dalam

Perencanaan STP

2.Collaborative Governance : Sincronisasi berbagai Kebijakan terkait Dana Desa di Kabupaten Bogor

3.Kerjasama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah

4.Sinkronisasi Penataan  pelayanan publik berbasis smart city

5.Tatakelola kolaboratif dalam upaya Pemberdayaan Manajemen pelayanan publik

6.Collaborative governance dalam Penguatan struktur fungsional birokrasi : Penataan kebutuhan jabatan fungsional di K/L

7. Model kolaborasi Tata kelola : Antara Kebijakan dan Praktik Penanggulangan masalah Banjir di DKI Jakarta

Institution

Kurikulum (MK) :

1. Manajemen Sektor

Publik

2.MSDM

3.Pelayanan Publik

dan e-Gov

4. Teori Organisasi

5. Inovasi dan

Perubahan Organisasi

6. Manajemen Sektor

Publik

7.Adm.Pembangunan

dan Reformasi

Birokrasi

1. Analisis penguatan

fungsi pengawasan

Instansi K/L

2.Peningkatan

kapasitas SDM

pelayanan publik

3. Analisis manajemen

pelayanan publik

di..

4.Implementasi

kebijakan Pelayanan

Terpadu Satu Atap

5.Implementasi

kebijakan

transportasi

terintegrasi di DKI-

Jakarta

6.Analisis efektifitas

peran partisipasi

masyarakat dalam

pelayanan publik

1. Penguatan struktur

dan sistem

transparansi Badan-

badan Publik

2. Analisis peningkatan

kualitas SDM

pelayanan publik

3. Implementasi

kebijakan

pengukuran kinerja

pelayanan publik

4.Patologi birokrasi dan

pengaruhnya

terhadap pelayanan

publik

5. Analisis Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pelayaan publik

menuju pada daya

saing

6. Pemberdayaan

kelembagaan

pelayanan publik

1.Penguatan

Infrastruktur

Kelembagaan

Pemerintah Terbuka

Untuk Mendukung

Perbaikan Pelayanan

Publik

3.Manajemen

Pelayanan Publik :

Keselarasan antara

nilai-nilai institusi

dan pasar

4.Kapasitas adaptasi institusi publik untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat

5.Penguatan struktur dan peran birokrasi dalam sektor publik

Innovation :

Kurikulum (Mk) :

1.Inovasi dan Perubahan Organisasi

2.Pelayanan Publik dan Reformasi Biro

krasi

3.Teori Efektifitas Organisasi

4.Teori local Government

5.MSDM

6.Manajemen Sektor Publik

1.Implementasi

pelayanan on line di

bidang sampah, dll

2.Efektifitas

Mekanisme

pelayanan publik

secara on line

3. Efektifitas

manajemen

complain handling

4.Peningkatan

profesionalitas SDM

pelayanan publik

5.Evaluasi Kepuasan

pelanggan terhadap

inovasi pelayanan

publik

6.Pengaruh inovasi

pelayanan publik

terhadap kepuasan

pelanggan

1.Analisis

Implementasi

Kebijakan

Inovasi dan e-gov di

K/L

2.Analisis Sistem

akuntabilitas kinerja

pelayanan publik

di K/l

3. Analisis Penguatan

Inovasi dalam

pelayanan publik

4.Analisis pengaruh

kualitas pelayanan

publik terhadap

peningkatan daya

saing

5.Pemberdayaan

Inovasi pelayanan

publik

6.Reformasi pelayanan

publik ke arah

kolaborasi publik-

private partnership

7. Reposisi pelayanan

publik dalam

meningkatkan daya

saing

1.Kelembagaan dan kebijakan Inovasi dan e-government.

2. Menuju pada inovasi pelayanan publik di Indonesia

studi pengembangan pelayanan publik

3.Kreatifitas, inovasi dan kewirausahaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

4. Inovasi open gov : perspektif pelayanan publik masa depan

5.Smart city sebagai inovasi perkotaan: fokus area manajemen, kebijakan, dan konteks.

6.Paradok antara inovasi regional/daerah : Kebijakan inovasi dan industri

 

Nama Klaster Riset      : Klaster Democracy And Local Governance (DeLOGO Cluster)

Ketua Klaster Riset      : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

Deskripsi Klaster Riset:

Klaster riset Democracy and Local Governance memiliki fokus kajian yang berkaitan dengan isu-isu penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   secara   luas,   termasuk   di   dalamnya  hubungan   antara pemerintah daerah dengan stakeholders. Berangkat dari paradigma governance yang mengutamakan keterlibatan banyak pihak, kajian-kajian yang dilakukan oleh klaster riset ini tidak berfokus pada pemerintah daerah sebagai aktor tunggal, melainkan hubungan dengan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Meskipun bukan merupakan isu baru di Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah masih meninggalkan banyak permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, teori dan model penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai negara dapat menjadi patok banding bagi pelaksanaan otonomi di Indonesia. Namun demikian, aspek kontekstual perlu mendapat perhatian lebih dalam merujuk model penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara praktis, praktik perjalanan pemerintahan daerah sejak implementasi UU No.5 Tahun 1974 hingga hari ini perlu dikaji dari berbagai aspek untuk mendapatkan sebuah model yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.

Fokus kajian klaster ini juga terkait dengan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, otonomi desa sebagai isu baru yang berkembang saat ini juga tidak luput dari area yang dikaji untuk dianalisis perjalanan, permasalahan, dan hubungan kewenangannya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dinamika global yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi bagian dari kajian klaster riset ini. Implementasi perjanjian perdagangan bebas, misalnya, menuntut peran pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar dapat bersaing di ranah global. Dengan demikian, klaster riset ini juga memberikan perhatian untuk mengkaji dinamika isu-isu internasional dan kaitannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Nama Klaster Riset      : Institusi Keuangan

Ketua Klaster Riset      : Prof. Dr. Ferdinand Dehoutman Saragih, MA

Email Klaster Riset      : ferdinand.d09@ui.ac.id

Deskripsi Klaster Riset:

Klaster ini difokuskan kepada peran kelembagaan keuangan dan saham perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan niaga dan perusahaan-perusahaan sektor publik, baik di tingkat pusat terutama di tingkat daerah dalam pendanaan, investasi, dan alokasi aset. Bentuk peran kelembagaan tersebut meliputi administrasi (governance): pendayagunaan instrumen obligasi perusahaan-perusahaan niaga (Corporate bond), pendayagunaan instrumen obligasi pemerintah pusat (Government bond), pendayagunaan instrumen obligasi pemerintah daerah (Municipal bond), pendayagunaan lembaga perbankan untuk pembangunan daerah (Local development & investment banking), pendayagunaan dana asuransi pembangunan daerah (Local government insurance fund), pendayagunaan Leasing & asset finance, pendayagunaan shares’ equities perusahaan (Corporate Governance)

Tema-Tema Besar Penelitian

  • The Pricing of Corporate Bonds
  • Corporate Bond Markets
  • The Role of a Corporate Bond in an Economy
    • Managing Public Debt and Its Financial Stability Implications
    • Banks, Government Bonds, and Default
    • Effect of Government Borrowing on Corporate Financing and Investment
    • Fiscal Performance and Municipal Bond Borrowing Costs
    • A Grouping Methodology for Municipal Securities
    • Structure and Accountability in Municipal Debt Management Networks
    • The Importance of Land Bank for Agricultural
    • The Role of Agricultural Development Banking of Rural Agriculture
    • The Developmental Impact of Rural Banking in Rural Areas
    • Assessing the Management of Life Insurance Funds in Agribusiness
    • Insurance Funds and Economic Growth
    • Corporate Governance & Control
    • Corporate Governance Characteristics and Performance
    • Corporate Governance and Public Interest
    • An Organizational Approach to Comparative Corporate Governance
    • Risk Management and Corporate Governance
      • Sustainable Corporate Governance

Nama Klaster Riset      : Kebijakan Pajak dan Pembangunan

Ketua Klaster Riset      : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak.

Struktur Organisasi :

Ketua                             : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak.

Wakil Ketua                 : Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si.

Sekretaris                     : Neni Susilawati, S.Sos, M.A.

Bendahara                    : Arfah Habib Saragih, S.E., M.S.Ak.

Anggota                        : Dr. Ning Rahayu, M.Si.

Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax

Murwendah, M.A.

Deskripsi Klaster Riset:

Klaster riset ini membahas kebijakan pajak dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia.

Nama Klaster Riset      : Politik Perpajakan, Kesejehateraan, dan Ketahanan Nasional

Ketua Klaster Riset      : Prof. Dr. Haula Rosdiana,M.Si

Email Klaster Riset      : politikpajak@gmail.com

Deskripsi Klaster Riset:

Riset Kluster Politik Perpajakan, Kesejahteraan, dan Ketahanan Nasional (Politics of Taxation, Welfare, and National Security) mencakup area riset tentang perpajakan dalam perspektif politik, kebijakan pajak sebagai produk politik, pajak sebagai politic, social and economic instrument pembangunan manusia dan untuk menciptakan  masyarakat yang adil dan sejahtera Selain itu, termasuk dalam area riset dalam kluster ini adalah pajak sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan maritim. Karena dalam riset ini, menganalisis pajak sebagai politic, social and economic engineering instrument,  maka klaster ini lebih sesuai dengan Governance, Democratization & Public/sosial  Policy yang merupakan salah satu fokus unggulan UI.

Klaster riset ini sangat penting karena hingga saat ini belum ada satu pun kluster riset di Asia Tenggara yang memilikinya, sementara fenomena maupun tren perkembangan keilmuan perpajakan menunjukkan pentingnya perspektif politik pajak untuk mendesain kebijakan perpajakan yang lebih baik. Banyak kajian menunjukkan bahwa perspektif ekonomi saja tidak memadai untuk mendisain kebijakan pajak yang baik yang mampu menjadi katalisator maupun leverage untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan membangun ketahanan negara. UI akan menjadi universitas pertama dan satu-satunya di Asia yang mempunyai klaster politik pajak. Karena itu, kluster riset ini akan sangat prospektif bahkan melebihi 10 tahun ke depan.

Hampir tidak ada aktivitas ekonomi masyarakat maupun aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungs-fungsi pemerintahan yang dapat lepas dari persoalan perpajakan, apalagi pemerintah harus menjadi keseimbangan antara a) pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama – yang menjadi darah yang menghidupi serta melanggengkan eksistensi suatu negara, dan b) pajak sebagai politic, social and economic engineering instrument. Untuk menjaga keseimbangan ini, dibutuhkan dimensi-dimensi yang beragam dan multidisiplin agar keik, kebijakan pajak dapat dirumuskan secara holistik, imparsial dan komprehensif.

Secara informal, kluster riset ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2008, namun baru berdiri formal sejak tahun 2013 melalui SK dengan dengan nama “Politik dan Pemerintahan”. Berikut payung penelitian yang dibuat pada tahun 2008/2009 yang lalu, dan masih akan berkembang.